Econotalks
News
Program

Dampak Kenaikan Harga Pangan, Dosen FEB Unhas Ingatkan Bahaya Guncangan Ekonomi bagi Keluarga Miskin

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Sabir SE MSi

MAKASSAR, UNHAS.TV - Rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan ekstrem dinilai sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama kenaikan harga pangan.

Hal tersebut disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Sabir SE MSi dalam di program Econotalks Unhas TV, Kamis (19/2/2026).

Sabir menyebutkan, pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluarannya tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak.

“Komponennya terdiri dari kebutuhan makanan dan non-makanan. Untuk makanan dihitung dari standar 2.100 kilokalori per orang per hari, yang nilainya sekitar Rp433.906 per kapita per bulan.

Sementara kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi sekitar Rp149 ribu per kapita per bulan,” jelasnya.

Jika digabungkan, garis kemiskinan nasional berada di kisaran Rp582.932 per orang per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sekitar 4–5 orang, maka satu rumah tangga berada di garis kemiskinan pada kisaran Rp2,8-Rp2,9 juta per bulan.

Namun, Sabir menegaskan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kerentanan ekonomi di lapangan. Garis kemiskinan hanya menunjukkan siapa yang miskin saat ini, tetapi tidak mengukur risiko rumah tangga yang bisa jatuh miskin akibat guncangan kecil.

“Banyak keluarga berada sedikit saja di atas garis kemiskinan. Pendapatan mereka tidak stabil, tidak punya tabungan, bekerja di sektor informal, dan sangat rentan terhadap sakit atau kenaikan harga,” ujarnya.

Ia mencontohkan inflasi pangan yang sempat menembus dua digit pada 2024. Karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk makanan, sedikit saja kenaikan harga dapat langsung menggerus daya beli.

“Bagi kelompok mampu mungkin guncangannya kecil, tapi bagi mereka yang berada di tepi jurang, itu bisa menjadi bencana,” tegasnya.

Disparitas Harga Antarwilayah

Kerentanan tersebut semakin diperparah oleh disparitas harga antarwilayah. Harga kebutuhan pokok di Indonesia sangat bervariasi, baik antarprovinsi maupun antar kabupaten/kota.

Data dari Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis menunjukkan selisih harga beras, cabai, dan gula bisa sangat lebar antar daerah.

Rumah tangga miskin di wilayah dengan biaya hidup tinggi akan lebih cepat kehilangan daya beli dibandingkan daerah lain, meskipun tingkat pendapatannya sama.

“Ketimpangan harga ini membuat kesejahteraan antarwilayah berbeda. Rumah tangga miskin di daerah mahal jauh lebih rentan,” jelasnya.

Dosen eknomi Unhas itu juga menilai kebijakan bantuan sosial belum sepenuhnya mempertimbangkan variasi biaya hidup lokal. Sebagian besar bantuan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun pembaruan data di sejumlah daerah masih belum optimal.

“Akibatnya bantuan sering tidak tepat sasaran dan besarannya sama di seluruh Indonesia, padahal harga pangan berbeda-beda,” katanya.

Ia menambahkan, bantuan pangan seperti beras 10 kilogram per bulan memang membantu, tetapi efektivitasnya berbeda tergantung kondisi harga di masing-masing daerah.

Dampak pada Kualitas Hidup

Ketika harga pangan tidak stabil, rumah tangga miskin terpaksa menyesuaikan pola konsumsi. Mereka cenderung mengurangi asupan protein dan menggantinya dengan makanan berkalori murah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas kesehatan dan produktivitas.

Selain itu, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan sering kali dikorbankan demi memenuhi kebutuhan makan. “Dalam jangka panjang, ini bisa memperburuk siklus kemiskinan dan meningkatkan kerentanan ekonomi,” ujarnya.

Dr. Sabir menekankan pentingnya perbaikan distribusi logistik, pengendalian inflasi pangan, serta kebijakan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah.

“Kerentanan rumah tangga di garis kemiskinan ekstrem bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal stabilitas harga, akses distribusi, dan ketepatan kebijakan,” pungkasnya.

(Achmad Ghiffary M / Unhas TV)