News
Pendidikan

Dari Fakultas Hukum, Ini Tuntutan 5+1 untuk Bakal Calon Rektor Unhas Periode 2026-2030?

MAKASSAR, UNHAS.TV - Tahapan sosialisasi dan penjaringan aspirasi Bakal Calon Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) 2026–2030 di Fakultas Hukum (FH) pada Kamis (9/10/25) menghasilkan catatan kritis dari sivitas akademika.

Dosen FH, Dr Sakka Pati SH MH, secara spesifik menyampaikan enam poin krusial yang harus menjadi agenda utama kepemimpinan Unhas ke depan.

Dr Sakka Pati menyatakan bahwa ia menyimak pemaparan visi-misi para calon sebagai bentuk kepeduliannya, meskipun ia sempat merasa kurang mendapat ruang untuk berbicara.

"Saya senang sekali Alhamdulillah hari ini Fakultas Hukum mendapatkan kesempatan untuk di sesi penjaringan sebagai bagian dari proses pemilihan rektor," ujar Dr Sakka Pati.

Ia kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada media karena memberinya kesempatan untuk bersuara.

"Namun tadi cukup sedih juga rasanya ya saya mengacungkan jari dalam mau memberikan suara sebagai perempuan tapi moderator tidak memberikan kesempatan, sehingga saya berterima kasih kepada Unhas TV karena memberikan kesempatan, begitu seriusnya saya mencatat 5 poin + 1."

Enam Tuntutan Kritis untuk Calon Rektor

Doktor bidang hukum ini menyebutkan lima poin utama yang ia cermati, ditambah satu poin tambahan khusus mengenai tata kelola bisnis Unhas.

1. Penguatan Kolaborasi dan Sinergi

Ia menekankan pentingnya sinergi antar semua pihak. "Seyogyanya semua calon bisa memperkuat kolaborasi lintas disiplin dan budaya kerja yang kolektif, sinergi antar semua di dalam bekerja."

2. Meritokrasi dan Transparansi Kepemimpinan

Ia menuntut adanya meritokrasi kepemimpinan akademik yang transparan. "Mendorong regenerasi dan meritokrasi kepemimpinan akademik, jadi ini harus transparan dalam posisi-posisi apa yang mau dilakukan ke depannya, karena itu sangat penting."

3. Akselerasi Digitalisasi Transparan

Mengenai tata kelola, ia mendesak percepatan digitalisasi yang disertai dengan transparansi penuh. "Mempercepat digitalisasi dan tata kelola yang transparan, bukan hanya sistem yang dibagi, tapi transparansi dari digitalisasi itu."

4. Integritas dan Nilai Keunhasan

Ia meminta agar seluruh calon rektor menjaga integritas, etika akademik, dan nilai budaya keunhasan, seperti budaya maritim dan budaya lokal yang harus digali kembali.

5. Perluasan Jejaring Riset Terapan

Ia mencatat perlunya perluasan jejaring global dan kemitraan industri untuk riset terapan. Hal ini penting agar hasil-hasil riset Unhas tidak berhenti di jurnal, melainkan dapat terpakai dan sampai kepada masyarakat.

Fokus Tambahan: Penguatan GCG di Badan Usaha

Sebagai poin keenam, ia memberikan perhatian khusus pada Badan Usaha Milik Unhas yang merupakan konsekuensi dari status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

"Ada perhatian khusus untuk badan usaha milik Unhas, karena konsekuensi dari PTN-BH itu adalah dimungkinkan untuk berbisnis, PT Hadin dan perusahaan-perusahaan yang ada cukup banyak," jelasnya.

Sakka Pati menekankan bahwa penguatan harus dilakukan dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

"Saya mencermati itu masih perlu penguatan dengan mengimplementasikan dan melaksanakan yang namanya GCG, Good Corporate Governance," lanjutnya.

Ia menutup pesannya dengan harapan agar keenam poin tersebut dapat menjadi catatan penting bagi seluruh bakal calon rektor Unhas.

(Amina Rahma Ahmad / Unhas.TV)