MAKASSAR, UNHAS.TV - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan dan Institut IDEA Yogyakarta, yang didukung oleh Kemitraan menggelar lokakarya bertajuk "Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas" di Hotel Melia, Makassar, Sabtu (23/11/2024).
Lokakarya yang merupakan kolaborasi antara alumni pelatihan Training of Trainers (ToT) ini, bertujuan memperkuat literasi politik untuk penyandang disabilitas dengan menyoroti bahaya politik uang dan dampaknya terhadap proses demokrasi.
Penyandang disabilitas, yang sering kali menjadi target politik uang, didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada dengan kesadaran penuh dan bermartabat.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam menciptakan pemilu yang bersih.
“Bawaslu memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang, termasuk bagi penyandang disabilitas, dilakukan secara anonim dan rahasia. Bersama-sama, kita harus memahami dan melawan modus politik uang yang merusak integritas pemilu,” ujar Mardiana dalam rilis.
Musfirah Rasdin, alumni ToT, menambahkan, "Politik uang tidak hanya merugikan moral masyarakat, tetapi juga melanggengkan diskriminasi."
"Penyandang disabilitas harus mampu berkata tidak pada politik uang, karena suara mereka memiliki nilai yang jauh lebih besar dari sekadar iming-iming materi," ujarnya.
Kegiatan ini memberikan edukasi tentang proses pilkada yang inklusif, dampak negatif politik uang, serta simulasi penolakan terhadap berbagai modus politik uang.
Koordinator IDEA Yogyakarta, Ahmad Hedar, menambahkan, “Dengan literasi politik yang baik, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi pemilih yang sadar, tetapi juga agen perubahan dalam komunitasnya. Mereka dapat mengedukasi orang lain tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bermartabat.”
Empat harapan dari pelaksanaan lokakarya ini, yang pertama meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas. Kedua mendorong keberanian melaporkan pelanggaran pemilu.
Ketiga menguatkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan komunitas disabilitas. Dan keempat membuka jalan bagi pilkada yang lebih inklusif dan bebas politik uang.
"Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan ini menjadi langkah awal menuju demokrasi yang lebih baik bagi semua kalangan," pungkas Ahmad Hedar. (*)
