MAKASSAR, UNHAS.TV - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) mendorong agar hasil penelitian di perguruan tinggi tidak berhenti pada skripsi, tesis, disertasi, atau publikasi ilmiah.

Riset, terutama di bidang kesehatan, dinilai harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Gagasan itu mengemuka dalam kuliah tamu bertajuk Translation Research into Health Policy yang digelar Departemen Epidemiologi FKM Unhas di Aula Prof Dr H Sirajuddin Beku SKM Hall, Gedung C lantai 2, Sabtu (3/10/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-44 FKM Unhas tersebut menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof Asnawi Abdullah BScPH MHSM MScHPPF PhD, sebagai pembicara.

Kuliah diikuti dosen serta mahasiswa program magister dan doktoral, terutama mereka yang tengah melakukan penelitian kesehatan.

Asnawi mengatakan persoalan utama riset kesehatan di perguruan tinggi bukan semata kualitas akademiknya. Banyak penelitian telah menghasilkan temuan penting dan dipublikasikan di jurnal bereputasi, tetapi belum seluruhnya masuk ke ruang pengambilan keputusan pemerintah.

Menurut dia, pencapaian tertinggi penelitian tidak hanya ditandai dengan publikasi di jurnal Q1 atau Q2. Nilai yang lebih penting adalah ketika hasil kajian dapat diadopsi menjadi kebijakan.

“Yang paling hakiki apabila hasil kajian kita itu bermanfaat menjadi kebijakan,” kata Asnawi. “Kebijakan itu yang bisa diterapkan oleh pemerintah dan berdampak banyak buat masyarakat.”

KULIAH TAMU - Kepala BKPK Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah memberi kuliah tamu “Translation Research into Health Policy” di FKM Unhas, Makassar, Sabtu (3/10/2026). Kegiatan ini membahas cara menerjemahkan riset kampus menjadi kebijakan kesehatan berbasis bukti. (Unhas TV / Venny Septiani Semuel)

Ia mengatakan masih ada jarak antara kampus sebagai produsen pengetahuan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Padahal, keduanya memiliki kepentingan yang saling bertaut.

Kementerian Kesehatan membutuhkan bukti ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan, sementara perguruan tinggi membutuhkan ruang agar bukti yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Kementerian perlu evidence. Sementara kita dari kampus ingin evidence itu dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dua pihak ini saling membutuhkan,” ujarnya.

Asnawi menilai jembatan antara keduanya perlu dibangun sejak tahap awal penelitian. Peneliti, kata dia, sebaiknya memahami prioritas pembangunan kesehatan pemerintah sebelum menentukan fokus kajian.

Salah satu rujukan yang bisa digunakan ialah enam pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Dengan menempatkan topik riset pada kebutuhan tersebut, peluang hasil penelitian untuk digunakan dalam proses kebijakan dinilai akan semakin besar.

Menjembatani Riset dan Kebutuhan Pemerintah

Asnawi mengatakan salah satu kendala yang kerap muncul ialah rekomendasi penelitian yang tidak selalu sesuai dengan situasi program pemerintah.

Penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang kuat secara akademik, tetapi sulit diterapkan jika peneliti tidak memahami perkembangan program, regulasi, anggaran, maupun kondisi di lapangan.

Karena itu, hubungan akademisi dan pemerintah tidak seharusnya baru terbangun setelah penelitian selesai. Komunikasi sejak tahap penyusunan desain dinilai penting agar pertanyaan penelitian lebih relevan terhadap persoalan yang sedang dihadapi pembuat kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah memiliki data kesehatan dalam jumlah besar yang dapat menjadi sumber penelitian perguruan tinggi. Data tersebut dapat diolah bersama dengan data primer yang dimiliki peneliti untuk memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kondisi kesehatan masyarakat.

Asnawi menilai pemanfaatan data pemerintah juga dapat mempercepat produksi pengetahuan yang dibutuhkan untuk merumuskan maupun mengevaluasi sebuah program.

Ia juga menyoroti pentingnya penelitian implementasi. Jenis riset ini tidak hanya mempertanyakan apakah sebuah program efektif, tetapi juga bagaimana program tersebut dijalankan, hambatan apa yang muncul, serta faktor apa yang menentukan keberhasilannya di lapangan.

Hasil penelitian semacam itu dinilai dapat memberikan masukan lebih cepat terhadap program prioritas pemerintah sekaligus membantu memperbaiki kebijakan yang telah berjalan.

KULIAH TAMU - Kepala BKPK Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah bersama Dekan FKM Ansariadi PhD usai membawakan kuliah tamu “Translation Research into Health Policy” di FKM Unhas, Makassar, Sabtu (3/10/2026). (Unhas TV / Venny Septiani Semuel)

Dekan FKM Unhas Ansariadi SKM MScPH PhD mengatakan kuliah tamu tersebut dirancang untuk memperkuat perspektif mahasiswa pascasarjana mengenai tujuan akhir penelitian.

Menurut dia, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menghasilkan ilmu pengetahuan yang memberikan dampak nyata. “Penelitian ini kan ujungnya adalah pada kontribusi terhadap kebijakan,” kata Ansariadi.

Ia mengatakan mahasiswa magister dan doktoral perlu mengetahui bahwa data besar yang tersedia di Kementerian Kesehatan dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan kebijakan.

Data tersebut, menurut Ansariadi, dapat membantu peneliti memahami isu yang sedang menjadi perhatian pemerintah sekaligus menghasilkan pengetahuan baru yang relevan.

Ia mencontohkan enam pilar transformasi kesehatan yang membutuhkan dukungan akademik secara terus-menerus. Perguruan tinggi dapat menilai apakah suatu kebijakan berjalan sesuai sasaran, bagian mana yang perlu diperkuat, serta aspek apa yang perlu diperbaiki.

“Jadi, mengawinkan antara research dan policy itu yang menjadi konsep kita sekarang, kaitannya dalam kampus berdampak,” ujarnya.

Menurut Ansariadi, konsep kampus berdampak tidak cukup diwujudkan lewat produksi publikasi atau pencapaian akademik. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat menjawab masalah yang dihadapi masyarakat.

Kuliah tamu tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-44 FKM Unhas yang puncaknya dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Melalui forum ini, FKM Unhas berupaya memperkuat hubungan antara akademisi dan pemerintah. Kolaborasi dipandang semakin penting di tengah kompleksitas persoalan kesehatan yang membutuhkan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah.

Pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa jarak antara laboratorium, ruang kelas, dan meja perumus kebijakan perlu dipersempit.

Dengan pemanfaatan data, penelitian implementasi, serta pemilihan topik yang sesuai dengan prioritas kesehatan nasional, hasil riset diharapkan tidak lagi hanya tersimpan di perpustakaan atau berhenti pada jurnal ilmiah.

Bagi FKM Unhas, ukuran keberhasilan penelitian pada akhirnya bukan hanya seberapa sering karya itu dikutip, melainkan seberapa jauh pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan kehidupan masyarakat.

(Venny Septiani Semuel / Unhas TV)