PARA pengurus dan fellows Indonesian Social Justice Network (ISJN) menggelar pertemuan secara daring, Rabu (12/8/2026) malam, untuk membaca berbagai persoalan keadilan sosial di Indonesia sekaligus merumuskan ruang kontribusi yang dapat dilakukan jaringan tersebut.

Pertemuan melalui Zoom yang dimulai pukul 18.30 WIB itu mengangkat tema “Indonesia dari Kaca Mata Kita”.

Moderator diskusi, Dominggus Elcid Li, menilai pertemuan tersebut menarik dan substantif karena menghadirkan beragam perspektif mengenai Indonesia, mulai dari persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal hingga isu kebijakan pada level nasional.

Menurutnya, keragaman pengalaman para fellows menjadi kekuatan penting ISJN dalam membaca persoalan keadilan sosial secara lebih utuh.

“Diskusi ini menarik dan substantif. Kita bisa melihat Indonesia dari banyak sudut pandang, dari persoalan di tingkat masyarakat sampai kebijakan yang lebih besar. Diskusi seperti ini perlu lebih sering digelar agar kita bisa saling belajar dan menemukan ruang untuk bekerja bersama,” kata Elcid.

Diskusi memperlihatkan luasnya spektrum persoalan yang dihadapi Indonesia. Isu yang muncul tidak hanya berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, tetapi juga demokrasi, kesetaraan, perlindungan kelompok rentan, lingkungan, persoalan Papua, hak asasi manusia, pekerja migran, hingga keterbatasan anggaran pemerintah.

Para peserta juga membahas bagaimana ISJN dapat bergerak tidak hanya pada tataran gagasan dan kebijakan, tetapi juga melalui berbagai inisiatif konkret di tingkat masyarakat.

Ansori Hasan, misalnya, mengidentifikasi enam dimensi keadilan sosial yang masih menjadi tantangan, yakni ketimpangan, demokrasi, kesetaraan, keadilan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, serta keadilan lingkungan.

Ia mengusulkan sejumlah langkah yang dapat dikembangkan ISJN, antara lain pembentukan Social Justice Forum, Justice Observatory, serta program keadilan sosial yang secara khusus melibatkan kaum muda.

Namun diskusi juga mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus menunggu kebijakan besar dari Jakarta. Amin mengangkat pengalaman pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat di Pulau Rinca, kawasan sekitar Komodo.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa intervensi pada tingkat mikro dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketegangan sosial. Ia juga mengingatkan bahwa 99,8 persen UMKM Indonesia berada pada skala mikro.

Pandangan tersebut bertemu dengan gagasan untuk memanfaatkan jaringan yang telah dimiliki para anggota ISJN. Tanty mendorong agar organisasi tidak selalu memulai sesuatu dari nol, melainkan menghubungkan sumber daya yang telah tersedia.

Ia mencontohkan kemungkinan memanfaatkan jaringan TNI untuk pelaksanaan pelatihan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) di wilayah terpencil. Ia juga mengusulkan forum berbagi pengetahuan ISJN secara rutin, seperti forum alumni JCIE.

Papua Bukan “Tanah Kosong”

Persoalan pembangunan dan keadilan sosial mendapat konteks yang lebih konkret ketika Susan dari Manokwari mengangkat situasi Papua. Ia menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi berbenturan dengan sertifikat perhutanan sosial yang telah dimiliki masyarakat.

Susan mengingatkan bahwa Papua tidak boleh dipandang sebagai “tanah kosong” yang semata-mata tersedia bagi berbagai proyek pembangunan. Hak dan keberadaan masyarakat lokal yang selama ini hidup di wilayah tersebut harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

Perspektif hukum dan HAM juga muncul dalam diskusi. Buyung menyoroti rencana revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan mengingatkan adanya potensi persoalan apabila individu dapat diposisikan sebagai pelanggar HAM secara tidak tepat.

Menurutnya, kehati-hatian dalam konstruksi hukum diperlukan untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Sementara itu, Ridaya Laode Ngkowe melihat Indonesia, termasuk pemerintah daerah, sedang berada dalam situasi yang disebutnya sebagai “survival mode”. Keterbatasan anggaran menyebabkan ruang gerak pemerintah untuk menjalankan berbagai kegiatan dan program menjadi semakin terbatas.

Diskusi kemudian bergerak ke persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Harli Muin membagikan pengalamannya dalam pekerjaan hukum di tingkat mikro. Ia antara lain memberikan bantuan hukum pro bono dalam kasus perceraian di Cibinong yang berkaitan dengan perjudian daring dan penagih utang.

Harli juga mengangkat persoalan perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.

"Sejumlah pekerja direkrut dengan janji mendapatkan pekerjaan, tetapi kemudian menghadapi kondisi kerja yang tidak layak, termasuk bekerja tanpa kontrak atau bahkan tanpa memegang paspor," kata alumnus Brandeis University ini.

Jarak antara Jakarta dan Daerah

Salah satu benang merah yang mengemuka adalah adanya jarak antara cara kelompok elite melihat Indonesia dan pengalaman masyarakat di daerah.

Yusran Darmawan membagikan pengalamannya bekerja dan berinteraksi di lingkungan elite sekaligus bersama organisasi masyarakat. Dari pengalaman tersebut, ia melihat adanya kesenjangan perspektif dalam membaca pembangunan Indonesia.

Di lingkungan elite, pembicaraan mengenai daerah banyak berkisar pada investasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan, dan angka-angka ekonomi. Namun ketika berada di tengah masyarakat, percakapannya dapat sangat berbeda: masyarakat justru berbicara mengenai mata pencaharian yang hilang dan berbagai persoalan konkret yang mereka hadapi.

Perbedaan perspektif tersebut, menurut Yusron, menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan keadilan sosial. Isu keadilan sosial perlu keluar dari bahasa yang terlalu akademik dan elitis agar dapat menjadi percakapan masyarakat yang lebih luas.

Bahasa lokal, media digital, serta para content creator dapat menjadi jembatan untuk membuat isu-isu tersebut lebih mudah dipahami sekaligus menjangkau kelompok yang selama ini tidak terlibat dalam percakapan mengenai kebijakan.

Perspektif lain datang dari Teras dari Aceh, yang mengusulkan anak dan kaum muda sebagai tema lintas sektor yang dapat menjadi titik temu ISJN. Menurutnya, pembicaraan mengenai keadilan sosial juga perlu melihat ke depan, terutama bagaimana Indonesia mempersiapkan generasi berikutnya.

Peserta diskusi lainnya, Ari Pahlavi, juga menyinggung perjalanan 21 tahun perdamaian Aceh. Perdamaian yang telah berlangsung lebih dari dua dekade tersebut, menurutnya, masih belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa berakhirnya konflik bukanlah titik akhir. Perdamaian juga perlu menghadirkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Sementara itu, Ishak Salim dari Makassar membawa perspektif pendidikan ke dalam diskusi. Ia membagikan pengalamannya mengajarkan kemampuan berpikir kritis kepada mahasiswa serta keterlibatannya dalam komunitas membaca kaum muda di Makassar.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa keadilan sosial tidak selalu harus diterjemahkan melalui program berskala besar. Membangun kemampuan generasi muda untuk membaca persoalan secara kritis, menciptakan ruang membaca, dan membangun tradisi berdiskusi juga dapat menjadi investasi sosial dalam jangka panjang.

Mempertemukan Perubahan Mikro dan Makro

Di bagian akhir diskusi, Elcid menekankan bahwa pendekatan mikro dan makro tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan bersama dan saling melengkapi.

Kebijakan pada tingkat makro diperlukan untuk menghasilkan perubahan struktural, sementara berbagai inisiatif di tingkat mikro menunjukkan bagaimana perubahan tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ISJN memiliki posisi yang strategis. Jaringan ini mempertemukan individu-individu yang bekerja pada berbagai ruang: masyarakat, akademik, profesional, pemerintahan, hingga kebijakan.

Keragaman pengalaman dan keahlian tersebut dapat menjadi kekuatan kolektif sekaligus memungkinkan ISJN menjadi jembatan antara kelompok elite, pembuat kebijakan, kelas menengah, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Pertemuan menghasilkan sejumlah gagasan tindak lanjut. ISJN antara lain mengusulkan pembentukan forum berbagi pengetahuan secara rutin, mengkaji kemungkinan pembentukan Social Justice Forum, serta mengeksplorasi Justice Observatory atau platform pengetahuan sejenis.

Program yang secara khusus berfokus pada anak dan kaum muda juga menjadi salah satu agenda yang akan dikembangkan.

Selain itu, para peserta mendorong penguatan berbagai inisiatif keadilan sosial berbasis masyarakat dan tingkat mikro, pemanfaatan jaringan dan sumber daya yang telah tersedia untuk pelatihan GESI dan penguatan kapasitas, serta penyebarluasan isu keadilan sosial melalui media digital, narasi lokal, dan content creator.

Kolaborasi antarfellows yang selama ini bekerja di tingkat masyarakat, akademik, profesional, pemerintahan, dan kebijakan juga akan diperkuat.

Pertemuan ISJN malam itu pada akhirnya memperlihatkan satu kesadaran bersama: persoalan keadilan sosial di Indonesia terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya dari satu ruang dan satu pendekatan.

Penyelesaiannya membutuhkan kombinasi antara perubahan struktural, inisiatif masyarakat, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi lintas sektor.

Di tengah keragaman pengalaman tersebut, Indonesian Social Justice Network (ISJN) memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai penghubung, membawa pengalaman dari lapangan ke ruang kebijakan, sekaligus menerjemahkan percakapan besar tentang Indonesia menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Keragaman pengetahuan, keahlian, dan jaringan para fellows menjadi modal untuk mengubah percakapan tentang keadilan sosial menjadi kontribusi bersama yang lebih kuat bagi Indonesia.