MAKASSAR, UNHAS.TV - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Baruga Prof. Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Senin (11/5/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari upaya DKPP memperkuat etika penyelenggara pemilu dan integritas demokrasi melalui pelibatan perguruan tinggi.

Dua kampus besar di Sulawesi Selatan itu dinilai memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan literasi demokrasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DKPP Republik Indonesia Heddy Lugito, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Unhas Prof. Adi Maulana, serta Wakil Rektor II UMI Prof. Zakir Sabara.

Kerja sama ini mencakup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam penguatan pemahaman tentang etika bernegara, integritas pemilu, dan tanggung jawab penyelenggara pemilu.

Selain penandatanganan nota kesepahaman di tingkat universitas, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan perjanjian kerja sama antara Sekretaris DKPP dan Dekan Fakultas Hukum dari kedua perguruan tinggi.

DKPP RI menjalin kerja sama strategis dengan Unhas dan UMI lewat penandatanganan nota kesepahaman di Baruga Prof. Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Senin (11/5/2026). (Unhas TV/Zulkarnaen Jumar)

Kerja sama pada tingkat fakultas ini diarahkan untuk memperkuat kajian hukum, pendidikan etik, serta pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan pemilu.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan lembaganya membutuhkan dukungan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran etik, terutama di kalangan akademisi dan mahasiswa.

Menurut dia, kampus merupakan ruang penting bagi lahirnya gagasan baru, calon pemimpin, dan pembaruan pemikiran demokrasi.

“DKPP membutuhkan kerja sama dengan pihak kampus, terutama perguruan tinggi seperti Unhas dan UMI. Kampus adalah sumber cendekiawan, sumber calon pemimpin masa depan, dan tempat pembaruan pemikiran demokrasi dilakukan,” kata Heddy.

Heddy menjelaskan, DKPP rutin menjalin kerja sama dengan kampus setiap berkunjung ke daerah. Langkah itu dilakukan untuk memperluas sosialisasi mengenai etika penyelenggara pemilu, etika bernegara, dan pentingnya integritas dalam proses demokrasi.

Ia berharap kolaborasi dengan Unhas dan UMI dapat membantu mengurangi pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu.

Menurut Heddy, penguatan etika harus dilakukan sejak dini melalui ruang akademik yang terbuka, kritis, dan berbasis pengetahuan.

Setelah penandatanganan kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan seminar nasional yang membahas masa depan demokrasi Indonesia.

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pembicara untuk mengulas tantangan demokrasi, integritas pemilu, dan peran perguruan tinggi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.

(Amina Rahma Ahmad / Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)