MAKASSAR, UNHAS.TV - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) mendesak Ketua DPRD Sulsel untuk membatalkan
keputusan Komisi A DPRD Sulsel yang telah menetapkan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Desakan dalam bentuk empat pokok pernyataan itu terucap saat mereka berunjuk rasa di DPRD Sulsel, Rabu (22/5/2024). Selain itu mereka mendesak DPRD Sulsel untuk meneruskan permintaan mereka ke DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran untuk diperbaiki karena mengancam kebebasan pers dan demokrasi.

KJPP terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Pewarta Foto Indonesia Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia Sulsel, Serikat Media Siber Sulsel, dan Ruang Jurnalis Perempuan.

Adapun empat pokok pernyataan KJPP yakni; pertama: menolak hasil seleksi komisioner terpilih KPID Sulsel; Kedua: meminta Komisi A DPRD Sulsel melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada 21 peserta secara terbuka dan disiarkan langsung ke publik;

Ketiga: seleksi harus melibatkan pihak atau organisasi jurnalis; Keempat: meminta pihak terkait untuk mengawal uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A DPRD Sulsel.

Juru bicara KJPP Didit Heriyadi meminta Ketua DPRD Sulsel dan Komisi A DPRD Sulsel untuk membatalkan keputusan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel terpilih karena keputusan itu sarat dugaan titipan dan suap secara tertutup.

Kecurigaan KJPP juga pada fakta hasil seleksi hanya dilakukan tujuh dari 13 orang anggota Komisi A DPRD Sulsel. Munculnya nama-nama yang lolos seleksi di publik tanpa tanda tangan Ketua DPRD Sulsel juga menimbulkan pertanyaan.

"Pemilihan anggota KPID Sulsel tidak transparan. Tujuh anggota KPID Sulsel ini sama sekali tidak memiliki latar belakang penyiaran," kata Didit.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif berjanji akan menindaklanjuti permintaan jurnalis untuk mengadakan rapat dengar perndapat terkait proses seleksi komisioner KPID Sulsel. "Saya sendiri yang akan memimpin rapat dengar pendapat itu," katanya.

Syahruddin juga menegaskan bahwa nama-nama komisioner KPID Sulsel yang muncul ke publik belum jadi keputusan akhir karena masih merupakan keputusan Komisi A dan bukan keputusan DPRD Sulsel. (*)

Andrea Ririn Karina dan Andi Muhammad Syafrizal (Unhas TV)