MAKASSAR,UNHAS.TV- Di tengah memburuknya krisis kemanusiaan global dan semakin kasarnya wajah politik internasional, diskusi publik Padepokan Aufklärung VI di Makassar menjelma menjadi ruang refleksi bersama tentang keberpihakan, nurani, dan keberanian Indonesia menghadapi dominasi kekuatan dunia.

Memasuki pekan ketiga pelaksanaannya, Al Hikmah Institute Makassar bekerja sama dengan Center for Eastern Indonesian Studies (CEIS) kembali menggelar diskusi publik pada Sabtu, 10 Januari 2026, dengan tema tajam dan provokatif: “Arogansi Amerika dan Krisis Kemanusiaan: Di Mana Posisi Indonesia?”

Peserta Padepokan Aufklärung VI menyimak diskusi publik bertema “Arogansi Amerika dan Krisis Kemanusiaan: Di Mana Posisi Indonesia?” yang digelar Al Hikmah Institute Makassar bersama CEIS, Sabtu (10/1/2026).

Tema ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan respons langsung atas rentetan tragedi kemanusiaan yang berlangsung terbuka di hadapan mata dunia, mulai dari genosida berkepanjangan di Palestina hingga kasus penculikan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, yang mengguncang tatanan hukum internasional dan menyingkap watak kekuasaan global.

Direktur Al Hikmah Institute Makassar, Juliadi Solong, membuka diskusi dengan nada reflektif sekaligus kritis, menekankan bahwa sikap Indonesia dalam menghadapi konflik global tidak boleh tercerabut dari akar konstitusinya sendiri.

Menurut Juliadi, Indonesia lahir dari penolakan terhadap penindasan dan kolonialisme, sehingga bersikap netral dalam arti pasif justru merupakan pengkhianatan terhadap mandat sejarah.

Direktur Al Hikmah Institute Makassar, Juliadi Solong (kiri), menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Supratman, Pemimpin Redaksi Unhas TV, usai diskusi Padepokan Aufklärung VI di Makassar, Sabtu (10/1/2026).

Ia mengingatkan kembali pidato monumental Mohammad Hatta di hadapan Badan Pekerja KNIP, “Mendayung di Antara Dua Karang”, sebagai penanda bahwa politik luar negeri Indonesia sejak awal dirancang bukan untuk menjadi pengikut, melainkan penjaga prinsip.

“Indonesia tidak berdiri di antara kekuatan besar demi kepentingan pragmatis,” tegas Juliadi, “melainkan berdiri di atas nilai keadilan dan kemanusiaan.”

Namun di balik forum diskusi yang hidup dan penuh gagasan, Juliadi juga menyampaikan kegelisahan institusional yang dihadapi Al Hikmah Institute, khususnya dalam menjaga independensi intelektual di tengah tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan iklim publik yang semakin tidak ramah terhadap wacana kritis.

Fajar Ahmad Husein bersama moderator memandu jalannya diskusi Padepokan Aufklärung VI yang membahas posisi Indonesia di tengah krisis kemanusiaan global, di Makassar, Sabtu (10/1/2026).

Di titik inilah analisis Dr. Dina Y. Sulaiman, pengamat Timur Tengah sekaligus Direktur Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES), menjadi penopang intelektual diskusi.

Dengan data dan rujukan internasional, Dina memaparkan bagaimana Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam berbagai krisis kemanusiaan dunia, terutama di Palestina, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

Ia menyebut genosida di Gaza telah berlangsung lebih dari tiga tahun, sementara upaya resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa terus kandas akibat veto Amerika Serikat yang berulang.

Suasana diskusi Padepokan Aufklärung VI di Al Hikmah Institute Makassar berlangsung khidmat dengan partisipasi aktif peserta lintas latar belakang yang menyimak pembahasan krisis kemanusiaan dan peran Indonesia di panggung global, Sabtu (10/1/2026).

Dina mengutip laporan PBB mengenai keterlibatan ekonomi Amerika melalui pengadaan jet tempur F-35 oleh Israel, bagian dari proyek persenjataan global terbesar di dunia yang melibatkan sekitar 1.600 perusahaan lintas negara, dengan Lockheed Martin—perusahaan berbasis di Amerika—sebagai aktor utama.

Pola yang sama, menurut Dina, terlihat di Venezuela, di mana penculikan Presiden Nicolás Maduro dinilainya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, dengan motif utama penguasaan sumber daya alam, terutama minyak, serta kepentingan geopolitik kawasan.

Ia juga menyinggung Iran sebagai contoh negara yang terus ditekan melalui isu hak asasi manusia dan wacana perubahan rezim, sebagaimana tertuang dalam dokumen Which Path to Persia terbitan Brookings Institution.

Namun, Dina menilai Iran menjadi target yang sulit ditundukkan karena kekuatan rasionalitas publik dan soliditas struktur negara.

Dalam konteks ini, Dina menempatkan Indonesia sebagai middle power non-aligned yang sesungguhnya memiliki legitimasi historis di antara negara-negara Selatan Global, termasuk melalui keterlibatan dalam BRICS.

Pdt. Dr. Diks Pasande (kiri) menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Fajar Ahmad Husein sebagai narasumber dalam rangkaian diskusi Padepokan Aufklärung VI di Al Hikmah Institute Makassar, Sabtu (10/1/2026).

“Sayangnya,” ujar Dina, “keberanian politik itu sering kali berhenti di level retorika, padahal konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Nada kegelisahan publik itu diperkuat oleh Ketua Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan, Fajar Ahmad Husein, yang menilai bahwa menjaga marwah konstitusi bukan semata tanggung jawab negara, melainkan kewajiban moral seluruh warga.

Ia menyoroti ketergantungan politik dan ekonomi Indonesia terhadap kekuatan besar yang membuat sikap pemerintah kerap ambigu di forum internasional, meski bertentangan dengan nilai Pancasila.

Supratman (kanan), Pemimpin Redaksi Unhas TV, menyampaikan pandangannya dalam diskusi Padepokan Aufklärung VI di Makassar, Sabtu (10/1/2026).

Sementara itu, dimensi paling reflektif diskusi muncul dari paparan Supratman, akademisi Universitas Hasanuddin sekaligus Pemimpin Redaksi Unhas TV, yang mengurai peran media dalam membentuk kesadaran—atau justru ilusi—global.

Menurut Supratman, media hari ini tidak lagi sekadar menyampaikan fakta, melainkan memproduksi agenda, emosi, dan persepsi yang sangat politis.

Di era disrupsi digital, ia menilai viralitas sering kali mengalahkan kebenaran, terutama melalui media sosial yang dikendalikan algoritma dan kepentingan ekonomi-politik global.

“Propaganda modern tidak datang dalam bentuk larangan,” ujar Supratman, “melainkan dalam banjir informasi yang membingungkan, sehingga publik kehilangan kemampuan membedakan fakta, manipulasi, dan kepentingan.”

Peserta, narasumber, dan panitia berfoto bersama usai rangkaian diskusi Padepokan Aufklärung VI di Al Hikmah Institute Makassar, Sabtu (10/1/2026).

Di tengah dunia yang kian gaduh dan tidak adil, diskusi ini menjadi pengingat bahwa keberpihakan bukan soal kekuatan, melainkan keberanian untuk setia pada nurani dan konstitusi.(*)