Polhum

Koalisi, PDIP, atau Profesional? Dosen Unhas Bedah 3 Opsi Calon Wakil Presiden

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi. (Dok Unhas TV)

MAKASSAR, UNHAS.TV – Dinamika politik terkait bursa calon wakil presiden memunculkan sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari perwakilan partai koalisi, PDI Perjuangan, hingga kalangan profesional. 

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menilai setiap pilihan memiliki konsekuensi politik yang berbeda, terutama terhadap soliditas koalisi dan keseimbangan kekuasaan pemerintahan.

Dalam menentukan sosok yang akan mendampingi kepala negara, Presiden Prabowo tidak hanya dihadapkan pada pertimbangan kapasitas individu, tetapi juga kalkulasi politik antarpartai. 

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengambil figur dari partai koalisi pemerintah.

Dosen Ilmu Politik Unhas, Endang Sari, menjelaskan bahwa setiap partai yang menjadi bagian dari koalisi memiliki peluang untuk mengusulkan nama calon wakil presiden. 

Namun, keputusan akhir tetap berada pada Presiden dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi politik, termasuk menjaga keadilan di antara mitra koalisi.

Menurut Endang, memilih figur dari salah satu partai koalisi berpotensi menimbulkan kecemburuan politik di antara mitra koalisi lainnya. 

Sebab, partai yang kadernya dipilih dinilai memperoleh posisi lebih istimewa dibandingkan partai lain dalam pemerintahan.

“Ketika mengusul calon dari partai koalisi, maka tentu itu harus memikirkan efek dari keadilan bagi mitra koalisi yang lain," lanjutnya.

"Karena ketika kemudian mengambil dari mitra koalisi, berarti ada perlakuan yang lebih istimewa, ada hak yang lebih istimewa yang diberikan oleh partai yang pada akhirnya akan dipilih tersebut," ungkap Endang.

Selain partai koalisi, opsi kedua yang dinilai terbuka adalah merangkul PDI Perjuangan. 

Menurut Endang, posisi politik dan jumlah kursi PDI Perjuangan di DPR dapat menjadi pertimbangan strategis bagi Prabowo. 

Keterlibatan partai di luar koalisi pemerintah juga dinilai dapat memperkuat fungsi check and balance serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

“Kalau tidak mengambil mitra koalisi, pilihan yang lain adalah merangkul PDI Perjuangan. Karena kalau kita lihat, suara PDI Perjuangan kursinya sangat signifikan di DPR. Ini juga bisa menjadi alternatif, misalnya mengambil dari internal PDI Perjuangan untuk menjadi wakil, tuturnya”.

Sementara itu, opsi ketiga adalah memilih figur profesional di luar representasi partai politik. 

Pilihan ini dinilai dapat memberikan keuntungan bagi Presiden dalam menunjang pelaksanaan program pemerintahan tanpa harus memunculkan persaingan kepentingan antarpartai di dalam koalisi.

“Atau pilihan ketiga adalah mengambil profesional. Jadi tidak mengambil dari mitra koalisi, tidak mengambil dari perwakilan partai politik, tetapi mengambil calon yang pure profesional. Dan kemudian benar-benar bisa menopang kinerja dari Bapak Presiden di dalam menjalankan program-programnya," jelasnya.

Meski demikian, Endang menilai pemilihan figur profesional juga tidak lepas dari pertimbangan politik jangka panjang. 

Salah satunya, memastikan sosok yang dipilih tidak justru menjadi pesaing politik Presiden Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penentuan calon wakil presiden bukan sekadar persoalan memilih pendamping kepala negara, melainkan juga strategi menjaga stabilitas koalisi, keseimbangan kekuasaan, dan keberlanjutan pemerintahan.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)