BULUKUMBA, UNHAS.TV – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Bulukumba menggelar pelatihan dan pendampingan penyusunan policy brief berbasis data bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Gedung Pinisi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Senin (30/6/2026), sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh dua dosen Departemen Ilmu Administrasi Unhas, Andi Ahmad Yani, M.Si., MPA., M.Sc. dan NurAlamsyah Ismail, S.Sos., M.A., serta diikuti perwakilan ASN dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bulukumba.

Pelatihan secara resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, Drs. H.M. Daud Kahal, M.Si., didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Bulukumba, Ir. Andi Irma Darmayanti, S.T., M.T.

Dalam sambutannya, Daud Kahal menyampaikan apresiasi kepada LPPM Unhas yang terus menunjukkan komitmen mendukung pemerintah daerah melalui penguatan kompetensi ASN dalam menyusun kebijakan berbasis data.

Ia menilai kemampuan menyusun policy brief kini menjadi kebutuhan penting agar setiap kebijakan daerah lahir dari analisis fakta lapangan yang akurat, bukan semata berdasarkan intuisi atau kebiasaan administratif.

Kepala Bapperida Bulukumba, Andi Irma Darmayanti, menambahkan bahwa pelatihan tersebut sejalan dengan kebutuhan strategis Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

LPPM Unhas menyerahkan cendera mata kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba usai pelatihan policy brief berbasis data bagi ASN. (Foto: Dok. LPPM Unhas).

Menurutnya, kemampuan menyusun policy brief akan membantu setiap OPD lebih cepat merespons berbagai persoalan masyarakat sekaligus menghadirkan rekomendasi kebijakan yang tepat, terukur, dan solutif.

Mengasah Kemampuan Analisis Berbasis Bukti

Pelatihan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WITA itu dirancang secara interaktif melalui kombinasi penyampaian materi konseptual, praktik penyusunan dokumen, hingga presentasi hasil kerja peserta.

Pada sesi pertama, Andi Ahmad Yani menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan policy brief berbasis data dengan menekankan pentingnya pemanfaatan data sektoral yang dimiliki masing-masing OPD sebagai dasar menganalisis persoalan dan merumuskan berbagai alternatif kebijakan.

Ia juga mendorong peserta untuk membangun budaya pengambilan keputusan yang mengedepankan analisis ilmiah sehingga setiap rekomendasi memiliki landasan empiris yang kuat.

Memasuki sesi berikutnya, NurAlamsyah Ismail memandu praktik penyusunan policy brief dengan mengajak peserta mengolah data internal OPD serta mengintegrasikannya dengan berbagai hasil penelitian dari jurnal akademik terakreditasi.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas argumentasi sekaligus meningkatkan kredibilitas rekomendasi kebijakan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah.

ASN dari berbagai OPD Kabupaten Bulukumba mengikuti pelatihan penyusunan policy brief berbasis data yang difasilitasi LPPM Universitas Hasanuddin. (Foto: Dok. LPPM Unhas).

Setelah menyelesaikan draf awal, seluruh peserta secara bergiliran mempresentasikan hasil penyusunan policy brief untuk memperoleh evaluasi, masukan, dan penyempurnaan langsung dari tim fasilitator LPPM Unhas.

Perkuat Budaya Kebijakan Berbasis Data

Di penghujung kegiatan, para peserta menyampaikan apresiasi atas pelatihan yang dinilai memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Mereka mengaku kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai cara menyusun rekomendasi kebijakan yang sistematis, berbasis bukti, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Kolaborasi antara LPPM Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*)