BANTAENG, UNHAS.TV - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pemberdayaan Desa Angkatan 116 Universitas Hasanuddin (Unhas) Desa Bonto Lojong Kabupaten Bataeng, menghadirkan program Pintu Aspirasi: Pusat Aspirasi dan Informasi Desa Bonto Lojong.

Program berbasis aplikasi digital tersebut dirancang mahasiswa KKN Unhas untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Program tersebut digagas Alvian Muharam Ar, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Unhas.

Ia memanfaatkan Google Form yang terintegrasi dengan spreadsheet sebagai sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, kebutuhan, maupun memperoleh informasi terkait kegiatan dan program desa.

Melalui sistem itu, setiap masukan warga dapat terdokumentasi secara lebih rapi dan sistematis. Pemerintah desa juga diharapkan lebih mudah memantau serta menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.

Pintu Aspirasi lahir dari kebutuhan menghadirkan ruang komunikasi yang lebih praktis dan terbuka di tingkat desa. Warga tak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi didorong ikut menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, Alvian berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Bonto Lojong dan mendapat pendampingan dari Dosen Pembimbing KKN, Dr Marlina Achmad SPi MSi.

Program tersebut kemudian diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu inovasi sederhana untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

"Program ini juga diarahkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Desa, khususnya penguatan kelembagaan, transparansi, keadilan, serta partisipasi masyarakat," ujar Marlina.

Selain itu, Marlina menambahkan, program Pintu Aspirasi mendorong kemitraan antara pemerintah desa dan warga dalam menjalankan pembangunan.

Dengan hadirnya kanal digital tersebut, mahasiswa KKN Unhas berharap komunikasi dua arah antara warga dan Pemerintah Desa Bonto Lojong semakin terbuka.

Pintu Aspirasi tidak hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan. Program ini diharapkan berkembang sebagai ruang partisipasi yang membantu pemerintah desa membaca kebutuhan masyarakat sekaligus membangun pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif di era digital. (*)