MAKASSAR, UNHAS.TV - Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Makassar menunjukkan kemajuan signifikan.

Dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan setelah dilakukan penguatan teknis pendataan, posisi Makassar melonjak dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti program uji coba nasional tersebut. Percepatan pendataan ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW memperkuat pengawasan terhadap Agen Perlinsos yang bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran serta memperbarui data pada Portal Perlinsos Digital.

Munafri menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang masuk ke dalam sistem. Menurut dia, validitas dan akurasi data menjadi fondasi agar program perlindungan sosial dapat berjalan tepat sasaran.

Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah piloting nasional Perlinsos Digital. Status tersebut membuat pemerintah kota memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan program berjalan efektif.

“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Munafri, Selasa (1/9/2026).

Ia meminta camat, lurah, hingga perangkat RT dan RW memastikan keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai benar-benar bekerja membantu masyarakat.

Menurutnya, agen tersebut tidak boleh hanya tercatat secara administratif, tetapi harus aktif melakukan pendampingan di lapangan.

“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” katanya.

Munafri mengatakan keberadaan agen juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat. Namun, manfaat utama program tetap pada tersedianya basis data perlindungan sosial yang akurat, mudah diperbarui, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Ia menegaskan keterlibatan RT dan RW menjadi bagian penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, proses pemutakhiran data diharapkan mampu menjangkau lebih banyak warga.

“Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia,” ujar Munafri.

138 Ribu Kepala Keluarga Telah Masuk Sistem

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan peringkat tersebut tidak terlepas dari kerja bersama camat, lurah, RT, dan RW yang melakukan pendataan langsung di wilayah masing-masing.

“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini, alhamdulillah saat ini kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti.

Hingga saat ini, pendataan Perlinsos Digital telah mencakup sekitar 138.237 kepala keluarga (KK). Angka tersebut setara dengan 29,72 persen dari total sasaran sebanyak 465.207 KK di Kota Makassar.

Selain mengalami peningkatan peringkat nasional, Makassar juga masuk dalam daftar 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital. Kota ini berada di posisi ketujuh dan menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.

“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujar Andi Bukti.

Ia mengapresiasi peran camat dan lurah yang aktif menggerakkan perangkat wilayah. Namun, ia mengakui masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan penguatan agar proses pendataan berjalan lebih merata.

Dinas Sosial Makassar mencatat terdapat 8.732 Agen Perlinsos yang telah terdata. Namun, baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan di lapangan.

Menurut Andi Bukti, sebagian agen yang belum aktif berasal dari unsur RT dan RW yang datanya baru dikirim ke pemerintah pusat dan masih menunggu proses pembekalan teknis.

“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.

Dari capaian per kecamatan, Sangkarrang mencatat progres tertinggi dengan tingkat pendataan sekitar 50 persen.

Sejumlah wilayah lain juga menunjukkan capaian cukup baik, seperti Ujung Tanah sekitar 40,12 persen, Mariso 37,40 persen, Bontoala 31,20 persen, Makassar sekitar 31 persen, serta Tamalate sekitar 31 persen.

Sementara itu, kecamatan lainnya mencatat capaian beragam, antara lain Mamajang sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.

Meski terus bergerak naik, Dinas Sosial Makassar masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum optimal di beberapa wilayah.

Andi Bukti menyebut persoalan koordinasi tersebut terkadang dipengaruhi hubungan personal antara petugas dan perangkat lingkungan.

“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang masih enggan mengikuti proses pendataan karena menganggap Perlinsos Digital hanya berkaitan dengan bantuan sosial.

Menurut Andi Bukti, pemahaman tersebut perlu diluruskan. Pendataan Perlinsos Digital bukan sekadar untuk menentukan penerima bantuan, melainkan membangun sistem data sosial yang lebih akurat bagi pemerintah.

“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital menghasilkan data yang lebih akurat,” tutupnya. (*)