GAZA, UNHAS.TV- Jika tidak ada kemajuan berarti dalam perundingan gencatan senjata dan kondisi saat ini terus berlanjut, krisis kemanusiaan dan sosial di Jalur Gaza diperkirakan akan memasuki fase yang jauh lebih parah pada 2026.

Menjelang pergantian tahun Masehi, Gaza masih menanggung beban perang yang menghancurkan hampir seluruh sendi kehidupan, meninggalkan lebih dari dua juta warga Palestina hidup mengungsi di tenda-tenda darurat, sembari menggantungkan harapan bahwa tahun 2026 dapat menghadirkan solusi bagi persoalan politik, sosial, dan kemanusiaan yang kian mendesak.

Laporan ini mencoba menelaah apa yang kemungkinan akan dihadapi warga Gaza pada 2026, di tengah berlanjutnya upaya rezim Zionis Israel untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dan mempertahankan status quo yang menyesakkan.

Krisis Kemanusiaan Gaza pada 2026

Data dari lembaga internasional, otoritas Palestina, dan kementerian terkait menunjukkan bahwa tanpa langkah cepat dan serius, krisis kemanusiaan akan tetap menjadi bayang-bayang permanen bagi warga Gaza sepanjang 2026.

Salah satu persoalan paling genting adalah kondisi para korban luka dan pasien, karena pembatasan ketat Israel terhadap masuknya obat-obatan dan peralatan medis, serta larangan keluar masuk pasien untuk berobat, berpotensi memicu krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Lebih dari 170 ribu warga Gaza tercatat mengalami luka-luka, sedikitnya 20 ribu di antaranya membutuhkan rehabilitasi jangka panjang, dengan 4.800 orang kehilangan anggota tubuh, 1.200 mengalami kelumpuhan, dan 1.200 lainnya kehilangan penglihatan.

Di saat yang sama, sekitar 22 ribu pasien membutuhkan perawatan medis di luar Gaza, termasuk 5.200 anak-anak dan 12.500 penderita kanker yang hidup dalam ancaman kematian akibat terbatasnya layanan kesehatan.

Penutupan berkelanjutan Penyeberangan Rafah memperparah situasi, karena tanpa pembukaan penuh jalur ini, puluhan ribu pasien, mahasiswa, dan warga sipil akan terus terjebak, sementara penyeberangan tersebut tetap digunakan sebagai alat tekanan politik alih-alih koridor kemanusiaan.

Krisis kesehatan juga diperburuk oleh kelangkaan obat-obatan dan kerusakan infrastruktur medis, di mana sekitar 350 ribu penderita penyakit kronis terancam kehilangan akses pengobatan, sementara 38 rumah sakit dan 96 pusat kesehatan telah hancur atau lumpuh akibat sedikitnya 800 serangan langsung terhadap sektor kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, sistem kesehatan Gaza pada 2026 diperkirakan hanya mampu memberikan layanan darurat terbatas, tanpa dukungan perawatan spesialis dan terapi berkelanjutan.

Masalah besar lainnya adalah krisis pengungsian, dengan 288 ribu keluarga kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 125 ribu tenda mengalami kerusakan, sementara Israel menghalangi masuknya ratusan ribu tenda dan rumah darurat.

Jika blokade tidak dicabut, pengungsian yang semula bersifat sementara berisiko berubah menjadi realitas sosial permanen bagi warga Gaza.

Kerusakan infrastruktur mencapai skala masif, dengan lebih dari tiga juta meter jalan, ratusan ribu meter jaringan air bersih dan sanitasi hancur, menyebabkan kerugian sektor transportasi mencapai 2,8 miliar dolar AS dan melumpuhkan layanan darurat serta mobilitas warga.

Ancaman kelaparan juga semakin nyata, karena sekitar 650 ribu anak berada dalam risiko gizi buruk dan kelaparan akut, termasuk 40 ribu bayi yang tidak mendapatkan susu, di tengah penghalangan terhadap lebih dari 60 persen truk bantuan kemanusiaan.

Tanpa pembukaan jalur bantuan, kelaparan berpotensi berubah dari ancaman menjadi kenyataan permanen pada 2026.

Sementara itu, lebih dari separuh wilayah Gaza masih berada di bawah pendudukan, membuat sekitar 1,5 juta pengungsi tidak dapat kembali ke rumah mereka tanpa penarikan penuh pasukan Israel dan jaminan internasional.

Di bawah reruntuhan, sekitar 9.500 warga Gaza masih dinyatakan hilang, sementara ribuan jenazah dilaporkan telah diambil dan ditahan dari pemakaman oleh pasukan pendudukan.

Sektor pendidikan pun lumpuh, dengan 785 ribu siswa kehilangan akses belajar selama tiga tahun berturut-turut dan hampir seluruh sekolah mengalami kerusakan.

Krisis Politik dan Sosial Gaza pada 2026

Analis politik Palestina, Yasser Abu Shahin, menyebut 2026 sebagai “tahun pascaperang”, di mana Gaza berada di persimpangan sejarah besar tanpa arah yang jelas.

Menurutnya, fase pascaperang yang seharusnya diatur melalui kesepakatan gencatan senjata justru berjalan berliku, dikendalikan agenda regional dan internasional yang saling bertabrakan, sementara beban terberat ditanggung rakyat Gaza.

Ia memperkirakan Gaza akan memasuki tahun tanpa kedaulatan yang jelas, terjebak dalam konflik tanpa solusi, dan dikelola melalui mekanisme transisi panjang tanpa kepastian negara Palestina.

Dalam skenario ini, Gaza berpotensi dikelola oleh struktur internasional yang dipimpin Amerika Serikat dengan peran negara-negara Arab, pemerintahan teknokrat Palestina dengan kewenangan terbatas, serta ketiadaan tenggat waktu pembentukan negara merdeka.

Abu Shahin menggambarkan kondisi tersebut sebagai “limbo politik”, di mana Gaza tidak berada dalam perang terbuka, namun juga jauh dari kemerdekaan sejati.

Penulis dan analis Arab, Iyad al-Qarra, menilai 2026 sebagai tahun ujian kelangsungan politik Gaza tanpa konfrontasi militer besar, di mana Hamas dan kelompok perlawanan tidak dilenyapkan, tetapi ditekan ke fase pembekuan atau pengendalian senjata.

Kelompok-kelompok ini, menurutnya, akan dipaksa mendefinisikan ulang peran politik mereka dan dijauhkan dari pengaruh terhadap pemerintahan baru yang dibentuk.

Di tengah proses rekonstruksi yang lambat dan bersyarat, kehidupan warga Gaza diperkirakan tetap keras, karena PBB memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi melebihi 70 miliar dolar AS, tanpa jaminan pendanaan yang pasti.

Hasil paling realistis pada 2026 adalah rekonstruksi parsial, pengungsian yang terus berlanjut, dan jurang lebar antara janji politik dan realitas lapangan.

Sementara itu, Israel diperkirakan tetap mendorong skema pengungsian warga Gaza ke luar wilayah melalui tekanan diplomatik dan pendekatan tidak langsung.

Di sisi sosial, studi Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina memperingatkan krisis psikologis massal, dengan puluhan ribu anak Gaza mengalami trauma mendalam tanpa sistem dukungan memadai.

Jika situasi ini terus berlanjut, Gaza berisiko menghadapi epidemi gangguan kesehatan mental pada 2026, sebuah luka senyap yang dampaknya dapat melampaui kehancuran fisik perang.(*)