MAKASSAR, UNHAS.TV - Sebanyak 27 pejabat administrator dan pejabat pengawas dilantik di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026).

Dalam pelantikan itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan percepatan pembangunan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Di hadapan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan ultimatum agar tidak ada lagi pekerjaan pembangunan yang tertunda tanpa alasan jelas. Ia meminta setiap persoalan di lapangan segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut.

“Kalau di posisi lama dalam kondisi baik, maka di posisi baru harus lebih dari itu. Perpindahannya harus cepat dan langsung memberi dampak pembangunan,” ujar Munafri.

Menurut dia, reposisi jabatan merupakan langkah lazim dalam birokrasi. Pergeseran dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus strategi memperkuat kinerja.

Namun, ia menekankan pentingnya transisi yang cepat dan tepat agar tidak terjadi kekosongan kerja maupun hambatan administratif.

Munafri menilai Kota Makassar sebagai “rumah besar” yang harus dibangun bersama. Karena itu, setiap OPD diminta memprioritaskan program utama di bidang masing-masing dan menerjemahkan aspirasi warga menjadi pelayanan yang tepat sasaran.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar. Momentum ini, kata Munafri, menjadi penegasan arah kepemimpinan yang menuntut soliditas dan percepatan kerja.

Manajemen Team Building 

Ia juga menyoroti pentingnya manajemen team building di setiap OPD. Seluruh bidang di dalam satu organisasi harus saling mendukung untuk menghasilkan output maksimal. Pejabat yang dilantik diminta memberi kontribusi konkret terhadap target kinerja instansi masing-masing.

Dalam pelantikan kali ini, sejumlah pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum mendominasi. Munafri menyebut hal itu berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan yang banyak berada di sektor tersebut.

Ia tak ingin lagi mendengar ada proyek berhenti karena keraguan, kesalahan teknis, atau ketidaksinkronan tujuan.

Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Makassar, Munafri menjelaskan sejumlah pejabat di lingkungan Pekerjaan Umum yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas harus segera didefinitifkan.

Langkah itu diperlukan agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan cepat dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Ia mengakui masih ada sejumlah posisi strategis yang perlu segera diisi, termasuk pengajuan pertimbangan teknis.

Proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan kosong terlalu lama. Dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian.

Munafri mengingatkan agar persoalan internal tidak diumbar ke publik. Setiap masalah harus diselesaikan secara internal demi menjaga soliditas organisasi. Ia meminta kepala SKPD membangun kepemimpinan kuat agar seluruh jajaran bergerak serentak hingga ke level bawah.

Perhatian khusus juga diberikan pada pelayanan kesehatan, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Daya. Menurut Munafri, rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota.

Ia meminta manajemen memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, serta membenahi infrastruktur.

Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral. Hak dan kewajiban, katanya, harus dijalankan seimbang sesuai aturan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar A. Irwan Bangsawan dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Asisten I Pemerintah Kota Makassar. (*)

Mereka yang Dilantik

1. dr. Reini Meilani Isbarch, Wakil Direktur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar

2. Sitti Khusnaeni Sakka Manggasali, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

3. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

4. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

5. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

6. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

7. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar

8. Fitriah Ramadhani, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

9 Islamiyah Sondeng, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

10. Besse Nuryanti, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar

11. Andi Fitriani, Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Makassar

12 Deddy Yosep Orie, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

13. Rahmi Indry Sam, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

14. Daniel Dessi Arruanlumeme, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

15. Sri Wanti Mamonto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Dinas Kebudayaan Kota Makassar

16. Andi Nurul Salsabila Sultan Pawi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Makassar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

17. Monica Suparman, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Manggala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

18. Nurtina, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Program Keluarga Berencana Kecamatan Mamajang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

19. Lukman, Kepala Seksi Manajemen Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar.

20. Paisal, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar

21. Linda Any Fitriani, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar

22. Fatmawati, Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Formal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar

23. Yusuf Susandy Misman, Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Bidang Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Makassar

24. St. Ariani K, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bontoala Kota Makassar

25. M. Syarif, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

26. Hamka Darwis, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Mariso Kota Makassar

27. Aisyiyah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.