MAKASSAR, UNHAS.TV - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 harus berjalan bersih, adil, dan bebas dari praktik permainan.

Ia meminta orang tua tidak memindahkan kartu keluarga (KK) hanya untuk mengejar sekolah tertentu. Munafri mengatakan Pemerintah Kota Makassar telah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penerimaan murid baru.

Perbaikan itu mencakup penguatan sistem digital, penataan jalur seleksi, hingga pembagian server agar proses pendaftaran tidak lagi terganggu masalah teknis.

“Dengan sistem real time dan transparan, tidak hanya menutup celah kecurangan, tetapi juga mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu,” kata Munafri, Kamis (7/5/2026).

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi membuka tahapan SPMB 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pendaftaran dilakukan bertahap sepanjang Mei hingga Juni. Simulasi pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang.

Untuk jalur non-domisili, pendaftaran dibuka pada 2–4 Juni 2026, disusul pengumuman pada 5 Juni dan daftar ulang pada 6–8 Juni. Sementara jalur domisili dibuka pada 9–13 Juni, dengan pengumuman pada 14 Juni dan daftar ulang pada 15–17 Juni 2026.

Munafri mengatakan jalur domisili atau zonasi harus dijalankan sesuai tujuan awal, yakni pemerataan akses pendidikan. Ia mengingatkan praktik memindahkan kartu keluarga demi masuk sekolah tertentu justru menciptakan ketimpangan baru.

“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Misalnya dalam jalur zonasi, jangan lagi dipaksakan dengan memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu,” ujar Munafri.

Menurut dia, praktik tersebut membuat sebagian sekolah kelebihan pendaftar, sementara sekolah lain kekurangan murid. Kondisi ini, kata dia, mengganggu pemerataan layanan pendidikan dan membuat distribusi peserta didik tidak proporsional.

Pemkot Makassar tahun ini mengandalkan aplikasi Lontara+ sebagai pusat layanan digital SPMB. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat memantau proses pendaftaran secara real-time, termasuk posisi peringkat dan hasil seleksi.

Sistem pendaftaran juga dibagi ke dalam tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Langkah itu diambil untuk mencegah gangguan seperti server down, yang sebelumnya kerap menjadi keluhan masyarakat.

Selain itu, Lontara+ dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan, pencocokan otomatis titik koordinat alamat, input ukuran seragam untuk pembagian gratis, serta unggahan bukti saat daftar ulang.

Munafri menyebut seluruh sistem tahun sebelumnya telah dievaluasi. Ia mengatakan gangguan teknis pada masa lalu kerap memunculkan kecurigaan publik, termasuk dugaan titipan dan intervensi dalam proses penerimaan murid baru.

“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” katanya.

Ia menekankan transparansi sebagai kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dengan sistem terbuka, semua pihak dapat ikut mengawasi proses seleksi, sehingga tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada sekolah atau pemerintah.

“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” ujar Munafri. (*)