YERUSALEM, UNHAS.TV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas dukungan koalisinya di parlemen setelah pemilihan legislatif pada 27 Oktober 2026.

Hasil pemilu tersebut belum menghasilkan kekuatan politik yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.

Israel kini menghadapi kemungkinan negosiasi koalisi yang panjang, pembentukan pemerintahan persatuan, hingga pemilihan umum ulang.

Hasil pemilu menunjukkan blok pendukung Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset, parlemen Israel.

Sementara itu, kelompok partai Yahudi yang menentang Netanyahu meraih 48 kursi. Adapun partai-partai yang dipimpin kelompok Arab memperoleh 19 kursi.

Tidak satu pun kelompok politik tersebut berhasil mencapai 61 kursi, jumlah minimum untuk memperoleh mayoritas di parlemen.

Kondisi ini membuat pembentukan pemerintahan baru bergantung pada kemampuan para pemimpin partai membangun kesepakatan lintas kelompok.

Situasi tersebut menjadi tantangan politik bagi Netanyahu, yang selama ini menjadi tokoh dominan dalam pemerintahan Israel. Meski kehilangan mayoritas, ia masih berpeluang kembali memimpin pemerintahan jika berhasil memperoleh dukungan partai lain.

Di kubu oposisi, mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot muncul sebagai salah satu kandidat potensial untuk menggantikan Netanyahu. Partai Yashar yang dipimpinnya memperoleh 21 kursi, menjadikannya kekuatan terbesar dalam kelompok oposisi.

Hasil pemilu juga memperlihatkan posisi strategis partai-partai Arab. Dengan total 19 kursi, kelompok tersebut berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan berikutnya.

Dukungan mereka dapat menjadi penentu apabila blok oposisi dan pendukung Netanyahu gagal mencapai kesepakatan mayoritas secara mandiri.

Negosiasi Koalisi Jadi Penentu

Berdasarkan hasil pemilu, koalisi pendukung Netanyahu terdiri atas Likud dengan 27 kursi, United Torah Judaism tujuh kursi, Otzma Yehudit tujuh kursi, Shas enam kursi, serta Religious Zionism enam kursi.

Sementara itu, blok oposisi terdiri atas Yashar yang memperoleh 21 kursi, B’Yachad 12 kursi, The Democrats delapan kursi, dan Yisrael Beytenu tujuh kursi.

Dua partai yang dipimpin kelompok Arab, yakni Joint List dan Ra'am, masing-masing memperoleh 11 dan delapan kursi.

Presiden Israel Isaac Herzog akan memainkan peran penting dalam menentukan proses pembentukan pemerintahan.

Hasil pemilu harus disahkan secara resmi dan diserahkan kepada Herzog paling lambat 4 November. Knesset yang baru dijadwalkan dilantik pada 10 November.

Sehari setelah pelantikan, Herzog harus menunjuk salah satu anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan. Penunjukan tersebut akan mempertimbangkan rekomendasi para pemimpin partai serta peluang kandidat memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.

Kandidat yang memperoleh mandat memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi. Presiden dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari apabila proses negosiasi belum selesai.

Herzog belum mengumumkan nama kandidat yang akan memperoleh mandat pertama. Namun, dua nama yang diperkirakan memiliki peluang adalah Netanyahu dan Eisenkot.

Media Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan Eisenkot berpotensi memperoleh keuntungan politik karena sejumlah partai Arab mempertimbangkan untuk mendukung pencalonannya. Dukungan tersebut dapat memperbesar peluang oposisi mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Herzog sebelumnya meminta para pemimpin politik meninggalkan sikap partisan yang kaku dan mencari jalan keluar untuk menghindari kebuntuan. Ia juga menyatakan akan berupaya mencegah Israel kembali menggelar pemilu.

Salah satu opsi yang pernah disampaikan Herzog adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan kubu Netanyahu dan Eisenkot. Namun, kesepakatan semacam itu berpotensi menghadapi perbedaan kepentingan dan tuntutan politik dari masing-masing partai.

Partai Arab Berpotensi Menjadi Penentu

Keterlibatan partai-partai Arab menjadi salah satu persoalan utama dalam negosiasi pembentukan pemerintahan. Sebelumnya, Eisenkot dan sejumlah pemimpin oposisi menyatakan tidak ingin bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Namun, sikap tersebut mulai menghadapi tekanan setelah hasil pemilu menunjukkan tidak adanya kelompok yang memiliki mayoritas. Tanpa dukungan tambahan, oposisi akan kesulitan mengumpulkan 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.

Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menilai partai-partai oposisi masih dapat mengubah sikap. Dalam wawancara dengan France 24, ia mengatakan Netanyahu kemungkinan juga akan mencari dukungan Mansour Abbas, pemimpin partai Ra'am, apabila menghadapi situasi politik serupa.

Abbas sendiri telah memberikan sinyal kesediaan untuk bekerja sama dengan kubu oposisi. Menurut laporan Channel 12 Israel, ia menyatakan persyaratan yang diajukan Eisenkot tidak akan menjadi penghalang bagi partainya.

Yousef Jabareen dari Joint List juga menyatakan kesiapan partainya mendukung upaya mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Melalui unggahan di media sosial X, ia menekankan pentingnya kemitraan Yahudi-Arab yang setara sebagai jalan menuju perubahan politik.

Partai-partai Arab tidak harus bergabung secara resmi dalam koalisi oposisi. Mereka dapat memberikan dukungan dari luar pemerintahan, terutama ketika parlemen menggelar pemungutan suara untuk menentukan kepercayaan terhadap pemerintahan baru.

Raluca Ganea, salah satu pendiri organisasi masyarakat sipil Israel Zazim, mengatakan kerja sama antara oposisi dan partai-partai Arab yang mewakili warga Palestina di Israel merupakan satu-satunya jalan untuk memperkuat demokrasi Israel secara keseluruhan.

Jika negosiasi gagal, Herzog masih memiliki sejumlah pilihan. Setelah kandidat pertama gagal membentuk pemerintahan dalam waktu 42 hari, presiden dapat memberikan mandat kepada anggota parlemen lain dengan tenggat 28 hari.

Apabila kandidat kedua juga gagal, mayoritas anggota Knesset dapat mengusulkan kandidat ketiga. Kandidat tersebut memperoleh waktu 14 hari untuk membentuk pemerintahan.

Opsi lainnya adalah pemerintahan minoritas yang mengandalkan dukungan partai-partai di luar koalisi atau kesepakatan pembagian kekuasaan dengan sistem pergantian perdana menteri.

Jika seluruh upaya tersebut tidak berhasil, Knesset dapat dibubarkan dan Israel kembali menggelar pemilu. Pemungutan suara baru harus dilaksanakan dalam waktu 90 hari setelah keputusan pembubaran parlemen.

Selama proses tersebut berlangsung, Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.

Dengan mekanisme itu, ia masih dapat memimpin Israel selama beberapa bulan meskipun kehilangan mayoritas parlemen dan gagal masuk dalam koalisi pemerintahan berikutnya. (*)