MAKASSAR, UNHAS.TV - Reklamasi di kawasan pesisir Makassar menjadi salah satu faktor yang turut memperparah potensi banjir di kota ini. 

Menurut Kepala Laboratorium Hidrolika Teknik Sipil Universitas Hasanuddin Dr Ir Riswal Karamma ST MT, reklamasi telah mengubah pola hidrodinamika di pesisir sehingga memengaruhi aliran drainase kota, terutama saat hujan deras dan air pasang bersamaan terjadi.

"Ketika reklamasi dilakukan, baik yang menyambung langsung dengan daratan maupun yang terpisah, pola arus di sekitar pesisir akan berubah. Dalam kondisi pasang tinggi, air dari saluran pembuang akan tertahan oleh air laut, sehingga aliran drainase kota melambat. Sedimentasi meningkat dan akhirnya memperparah risiko banjir," jelas Dr Riswal.

Ia menambahkan, dampak reklamasi tidak begitu signifikan, namun dirasakan oleh masyarakat. Perubahan pola aliran air ini menyebabkan genangan air sulit surut karena kapasitas saluran drainase yang sudah terbebani.

Riswal menyoroti sedimentasi yang terjadi di saluran drainase sebagai masalah serius lainnya. Ia menjelaskan, sedimentasi mengurangi kapasitas saluran drainase, yang diperburuk dengan tumpukan sampah di dalam saluran. Akibatnya, air hujan tidak bisa mengalir dengan lancar ke sungai atau laut, dan menggenang di area permukiman.

"Saluran drainase yang tertutup sedimen dan sampah menjadi kendala besar. Ditambah lagi, banyak saluran yang belum terkoneksi dengan baik atau tersumbat. Hal ini menyebabkan air tertahan lebih lama di permukaan tanah, dan genangan semakin luas," ungkapnya.

Mengatasi persoalan ini, Riswal merekomendasikan pendekatan Eko-Drainase, yang mengkombinasikan sistem drainase horizontal dan vertikal. Sistem vertikal berfungsi menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sementara sistem horizontal bertujuan mengalirkan air secara cepat ke tempat pembuangan.

Selain itu, ia juga menyarankan penerapan sistem pompa untuk membantu mempercepat pembuangan air ke laut, terutama saat terjadi hujan lebat dan air pasang bersamaan. 

"Pompa bisa menjadi solusi untuk mengurangi genangan sementara waktu, khususnya di area yang sulit dialiri secara gravitasi. Namun, kita tetap harus mengelola run-off agar tidak menjadi beban bagi sistem drainase," jelasnya.

Riswal menekankan pentingnya pemerintah Kota Makassar untuk merancang master plan berbasis mitigasi bencana. Perencanaan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), tata ruang kota yang ramah lingkungan, dan teknologi pengendalian banjir.

"Dalam merancang master plan kota, pemerintah harus mempertimbangkan intensitas hujan dan risiko banjir yang mungkin terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem drainase, tata ruang, dan infrastruktur kota mampu mengantisipasi bencana," katanya.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya edukasi masyarakat mengenai mitigasi bencana. Menurutnya, masyarakat harus memahami pentingnya menjaga lingkungan, terutama saluran drainase dan DAS, agar dapat bersama-sama mengurangi risiko banjir.

Di akhir wawancara, Riswal menegaskan bahwa pengendalian banjir membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. "Pengendalian banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan master plan yang baik dan kesadaran bersama, kita dapat meminimalkan dampak banjir di Makassar," tutupnya.

Dengan langkah-langkah yang terintegrasi, seperti penataan ulang drainase, pengelolaan DAS, dan edukasi masyarakat, Kota Makassar diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang terus meningkat seiring dengan perubahan iklim dan pesatnya pembangunan.

Rizka Fraja (UNHAS TV)