MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Kota Makassar sedikit demi sedikit mulai membenahi wajah pelayanan publik. Hal itulah yang membuat pelayanan publik terus mengalami akselerasi, apalagi ditunjang oleh teknologi yang semakin canggih.

Pembenahan pelayanan publik ini diungkap langsung oleh Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso SS MA, di siaran langsung program Ruang Tengah Unhas TV, pada Kamis (4/12/2025).

Hadi menyampaikan, pelayanan publik di Kota Makassar terus berbenah, baik dari segi sumber daya manusia dan infrastrukturnya. ”Kami tidak bisa memakai peralatan yang sudah ketinggalan zaman itu,” ungkapnya.

Sebagai anggota Komisi A DPRD yang bertugas mengawasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Hadi telah turun beberapa kali untuk mengecek fasilitas umum dan khusus yang dimiliki pemerintah daerah. Ia mendapati, beberapa kantor ternyata belum dimiliki secara definitif.

”Pemerintah harus mengerjakan, bagaimana lahan-lahan fasus (fasilitas khusus), fasum (fasilitas umum) yang milik pemerintah ini segera disertifikatkan,” jelasnya.

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS itu menjelaskan, apabila kantor pemerintah kurang baik, maka layanan publik akan tidak maksimal. Menurutnya, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat dahulu.

Demi meningkatkan peran pengawasannya, DPRD Kota Makassar memiliki program pengawasan per triwulan. Hal inilah yang membuat DPRD Makassar lebih mudah mengevaluasi anggaran yang dipakai oleh pemerintah daerah. 

Dalam implementasinya, Hadi menyebut, pada tahap triwulan pertama, anggaran yang dipakai pemerintah selalu tidak lebih dari 50 persen. ”Kami mengawasi kenapa nanti di akhir tahun baru dikebut. Ini perlu diubah sebenarnya,” ungkapnya.

Satpol PP Perlu Bertindak Secara Humanis

Keluhan lain yang ditanggapi Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu adalah terkait tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang seringkali memicu konflik dengan masyarakat saat melakukan penertiban. 

Hadi Ibrahim menyampaikan, pihaknya telah meminta ke Satpol PP agar lebih sabar saat menghadapi masyarakat. ”Satpol PP harus tetap bertindak secara humanis,” terangnya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan langsung, apabila terdapat aparat yang bertindak semena-mena. ”Kita sekarang terbuka bagi masyarakat yang mau melapor,” jelas Hadi.

Jika masyarakat ingin menyampaikan aduan ke DPRD Kota Makassar, Hadi menyarankan untuk mengirim surat dahulu, lalu ketika suratnya diterima, maka masyarakat akan dipanggil untuk Rapat Dengar Pendapat bersama pemerintah daerah yang terkait.

(Achmad Ghiffary M / Unhas TV)