MAKASSAR, UNHAS,TV - Pemerintah Kota Makassar bersama Kalla Land & Property mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan alternatif Dr. Leimena-Antang.

Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu jalan keluar atas kemacetan yang kian padat di koridor Manggala, Tamalanrea, dan Panakkukang.

Percepatan itu mengemuka dalam rapat monitoring progres pembangunan jalan alternatif Leimena-Antang di Balai Kota Makassar, Kamis (9/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Kalla Land & Property melaporkan pembebasan lahan telah mencapai sekitar 60 persen. Sisanya, 40 persen, masih dalam proses.

Chief Executive Officer Kalla Land & Property Ricky Theodores mengatakan perusahaan menargetkan pembebasan lahan rampung pada Juli 2026.

Dengan target itu, seluruh aspek legalitas proyek diharapkan sudah bersih dan tuntas pada Oktober 2026 sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Kami menargetkan pembebasan lahan selesai bulan Juli, sehingga pada Oktober seluruh legalitas sudah clean and clear sebelum diserahkan ke pemerintah kota,” kata Ricky.

Jalan alternatif ini dirancang sepanjang sekitar 1,3 kilometer di atas lahan kurang lebih 6 hektare. Jalurnya direncanakan terbuka di kawasan pinggir Sungai Tallo dari Bukit Baruga Antang.

Kehadiran akses baru itu dinilai mendesak karena mobilitas warga di kawasan tersebut terus meningkat, seiring ekspansi hunian di koridor Nipa-Nipa dan sekitarnya.

Menurut Ricky, sedikitnya empat klaster perumahan tengah dibangun di wilayah itu dengan total sekitar 600 unit rumah. Pertumbuhan kawasan hunian baru itu diperkirakan akan menambah volume kendaraan dalam waktu dekat, sementara kapasitas jalan eksisting semakin terbebani.

Dari sisi legalitas, Ricky menyebut akses jalan alternatif tersebut telah tercantum dalam data perencanaan Badan Pertanahan Nasional serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan kawasan. Hal itu, menurut dia, menjadi dasar yang cukup kuat untuk merealisasikan pembangunan.

Kalla Land & Property juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tata Ruang.

Sinkronisasi teknis masih dilakukan, terutama agar proyek berjalan sejalan dengan ketentuan pengelolaan wilayah sungai dan tata ruang kota.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta agar hambatan di lapangan, terutama soal pembebasan lahan, segera disampaikan secara terbuka kepada pemerintah kota.

“Disampaikan saja apa yang menjadi persoalannya, apa yang dibutuhkan. Pemerintah siap support untuk percepatan,” ujar Munafri.

Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan pemerintah kota siap segera masuk mengerjakan fisik jalan begitu lahan diserahkan. Menurut dia, proyek ini penting karena akan langsung berdampak pada pengurangan kemacetan di Jalan Antang Raya dan kawasan sekitarnya.

Ia juga mengingatkan agar pengembangan kawasan tetap memperhatikan tata ruang, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau.

“RTH, supaya jangan semuanya lagi langsung jadi ruko lagi semua samping,” kata dia. Dengan begitu, jalan alternatif Leimena tak hanya menjadi solusi jangka pendek mengurai macet, tetapi juga bagian dari penataan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi. (*)