MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Taliban mengeluarkan peraturan baru yakni menghapus buku-buku karya perempuan dari sistem pengajaran universitas di Afghanistan. Larangan ini menyusul larangan pengajaran hak asasi manusia dan pelecehan seksual.

Dikutip dari BBC, sekitar 140 buku karya perempuan termasuk judul-judul seperti "Keselamatan di Laboratorium Kimia". Adapun sekitar 540 judul buku lainnya yang bertopik "kebijakan anti-Syariah dan Taliban" juga dilarang beredar.

Universitas-universitas tersebut juga diberitahu bahwa mereka tidak lagi diizinkan mengajarkan 18 mata kuliah. Seorang pejabat Taliban mengatakan bahwa mata kuliah tersebut "bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan kebijakan sistem".

Taliban yang kembali memerintah Afghanistan sejak empat lalu sudah banyak mengeluarkan peraturan yang sangat ketat. Sepekan lalu, pemerintah melarang penggunaan internet serat optik demi mencegah amoralitas.

Perempuan dan anak perempuan adalah kelompok yang paling berdampak. Mereka dilarang mengakses pendidikan di atas kelas enam. Bahkan kursus kebidanan juga ditutup.

Sekarang, bahkan mata kuliah universitas tentang perempuan pun menjadi sasaran: enam dari 18 mata kuliah yang dilarang secara khusus membahas perempuan, termasuk Gender dan Pembangunan, Peran Perempuan dalam Komunikasi, dan Sosiologi Perempuan.

Pemerintah Taliban menyatakan bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan penafsiran mereka terhadap budaya Afghanistan dan hukum Islam.

Zakia Adeli, mantan wakil menteri kehakiman sebelum Taliban kembali berkuasa dan salah satu penulis, mengaku tidak terkejut dengan tindakan tersebut. Bahwa bukuya dilarang beredar juga sudah biasa baginya.

Ziaur Rahman Aryubi, wakil direktur akademik Kementerian Pendidikan Tinggi pemerintah Taliban, telah mengirim sejumlah surat kepada universitas-universitas bahwa keputusan tersebut telah dibuat oleh panel yang terdiri dari "ulama dan pakar agama".

Selain buku-buku karya perempuan, larangan tersebut tampaknya juga menyasar buku-buku karya penulis atau penerbit Iran. Salah satu anggota panel peninjau buku mengatakan kepada BBC bahwa larangan tersebut dirancang untuk "mencegah infiltrasi konten Iran" ke dalam kurikulum Afghanistan.

Dalam daftar 50 halaman yang dikirimkan ke seluruh universitas di Afghanistan, terdapat 679 judul, 310 di antaranya ditulis oleh penulis Iran atau diterbitkan di Iran.(*)