UNHAS.TV - Siang itu, Program “Ruang Tengah” mendapat tamu khusus dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Makassar.

Sosok yang dimaksud tak lain adalah Muhammad Hatim SSTP MTrAP, Kepala Disdukcapil Kota Makassar. Di hadapan kamera, Hatim duduk santai.

Senyumnya ramah. Tapi di balik senyum itu, ada pekerjaan rumah besar yang sedang ia tangani, memastikan 1,5 juta lebih penduduk Makassar bisa mendapatkan layanan administrasi kependudukan tanpa antre panjang, tanpa berdesakan, dan tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau sekolah.

“Dukcapil harus hadir di depan rumah warga,” ujarnya tegas.

Beberapa tahun lalu, mengurus dokumen kependudukan di Makassar berarti harus datang ke kantor Disdukcapil. Warga mengantre berjam-jam, membawa map berisi fotokopi dokumen, dan berharap petugas masih menerima berkas saat jam layanan hampir habis.

Kini, pemandangan itu mulai berubah. “Sekarang semua layanan sudah bisa diakses lewat website,” kata Hatim.

Warga cukup membuka dukcapil.makassar.go.id, mengisi data, mengunggah dokumen, dan menunggu proses verifikasi.

Layanan digital ini mencakup akta kelahiran, kartu keluarga, dan akta kematian. Hanya tiga jenis layanan yang masih harus datang langsung yakni perekaman KTP elektronik, kartu identitas anak, dan akta pernikahan.

Langkah ini bukan sekadar soal efisiensi birokrasi, tapi juga soal aksesibilitas. “Kami ingin layanan kependudukan hadir di mana pun warga berada,” ujarnya.

Perisai untuk yang Rentan

Bukan semua warga punya kemudahan mengakses layanan digital. Di Makassar, masih banyak lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang kesulitan datang ke kantor atau menggunakan platform daring. Untuk menjangkau kelompok ini, Dukcapil meluncurkan Program Perisai.

Perisai adalah layanan jemput bola—petugas datang langsung ke rumah warga untuk melakukan perekaman data.

“Banyak di antara mereka tidak bisa datang karena keterbatasan fisik atau transportasi. Maka kami yang datang,” jelas Hatim.

Program ini tak sekadar memudahkan administrasi, tapi juga mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk menciptakan layanan publik inklusif.

Program Perisai lahir dari visi Makassar Inklusif yang digaungkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, bahwa tidak ada warga yang tertinggal hanya karena ia berbeda atau terbatas.

KISAK: Jembatan dari PKK untuk Warga

Program lain yang menjadi tulang punggung inovasi layanan kependudukan adalah KISAK — singkatan dari Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

Program ini merupakan inisiatif nasional PKK yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dukcapil kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Di Makassar, Duta KISAK ditunjuk di setiap kecamatan. Mereka bukan petugas Dukcapil, melainkan relawan PKK yang menjadi jembatan antara masyarakat dan instansi pelayanan publik.

“Kalau ada warga yang bingung atau kesulitan, mereka bisa datang ke Duta KISAK di kantor kecamatan,” kata alumnus STPDN ini.

Peran KISAK cukup vital, membantu warga memahami prosedur, mengumpulkan dokumen, dan memastikan data kependudukan mereka lengkap. “Dengan cara ini, warga tidak harus selalu ke kantor Dukcapil kota,” lanjutnya.

Dekatkan Layanan ke Kecamatan

Saat ini, Makassar memiliki 15 kecamatan. Alih-alih memusatkan semua urusan di kantor Dukcapil, kini setiap kecamatan punya loket layanan sendiri. Warga bisa mengurus kartu keluarga, akta kelahiran, dan layanan lainnya langsung di kantor kecamatan terdekat.

“Kami ingin mengurai antrean panjang,” ujar Hatim. “Tidak semua orang punya waktu atau biaya untuk ke kantor pusat.”

Strategi desentralisasi ini efektif. Antrean di kantor Dukcapil kota berkurang drastis, sementara pelayanan di kecamatan menjadi lebih responsif. “Prinsipnya, kami membawa layanan lebih dekat ke warga, bukan sebaliknya,” katanya.

Satu lagi inovasi yang membuat Makassar sedikit berbeda dari kota lain: weekend service. Setiap Sabtu dan Minggu, kantor Dukcapil tetap buka dari pukul 08.00 sampai 12.00 siang.

“Kami sadar tidak semua warga punya waktu di hari kerja,” ujar Hatim. Banyak warga bekerja di sektor swasta, perbankan, atau pelajar SMA kelas akhir yang baru akan merekam KTP elektronik. “Kalau mereka tidak bisa datang Senin sampai Jumat, maka Sabtu-Minggu kami tunggu di kantor.”

Program ini jadi magnet bagi warga yang sibuk. Antrean di hari kerja lebih longgar, sementara mereka yang hanya punya waktu akhir pekan tetap terlayani.

Jemput Bola ke Lapas dan Kepulauan