MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mematangkan persiapan teknis pelantikan Ketua RT dan RW yang rencananya digelar di Lapangan Karebosi pada 29 Desember 2025. Kegiatan itu diperkirakan akan dihadiri sedikitnya 7.000 peserta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan agar seluruh tahapan penyelesaian administrasi tidak mengalami keterlambatan guna mendukung kelancaran proses tersebut.

“Kita berharap pelantikan atau pengukuhan ini bisa betul-betul cepat dilaksanakan sesuai dengan tanggal penetapan, yaitu sekitar akhir Desember. Pak Wali sudah menyampaikan bahwa akhir Desember kita akan melakukan pelantikan atau pengukuhan RT dan RW,” ujar Andi Zulkifly.

Ia meminta camat di seluruh wilayah Makassar segera menetapkan hasil pemilihan RT/RW sesuai mekanisme dan regulasi, tanpa menunda hal-hal penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pelantikan.

“Sebelum membicarakan proses pelantikan, tentu hasil pemilihan harus sudah selesai. Saya harap camat segera menetapkan hasil sesuai mekanisme. Usahakan semuanya tuntas, insya Allah tanggal 8 Desember sudah harus selesai,” tegasnya.

Mantan Camat Ujung Pandang itu menekankan pentingnya penyelesaian dokumen administrasi terkait usulan penetapan pejabat RT dan RW agar dapat diterbitkan keputusan Wali Kota.

“Administrasi ini harus betul-betul disiapkan. Jangan sampai ada yang terbengkalai. Ini harus siap karena akan dituangkan dalam keputusan Wali Kota,” katanya.

Ia meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan camat untuk aktif berkoordinasi apabila menemukan kendala yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.

“Kalau ada hal kecil yang kita prediksi bisa menjadi masalah besar, sampaikan. Jangan diam sampai masalah membesar baru melapor,” ujarnya mengingatkan.

Pemerintah juga menetapkan batas waktu pelaksanaan pemilihan RW pada 8 Desember. Zulkifly meminta tidak ada penundaan pelaksanaan pemilihan dengan alasan apa pun.

“Saya minta pemilihan RW pada 8 Desember dilaporkan semua. Jangan ada penundaan. Yang penting sesuai mekanisme, kita laksanakan,” katanya.

Zulkifly mengakui potensi tekanan politik dan intervensi dari berbagai pihak tetap ada, terutama pada pemilihan RW yang memiliki dinamika lebih besar.

"Di RW ini pasti banyak tekanan. Camat pasti ditelepon untuk diintervensi. Tapi saya minta secara administrasi harus clear,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Zulkifly juga menginstruksikan agar kegiatan pelantikan di Lapangan Karebosi pada 29 Desember segera diblok dan disiapkan secara administratif.

“Mohon Pak Kadispora segera memblok kegiatan di Karebosi pada 29 Desember pagi dan bersurat. Ini perlu disiapkan agar agenda pelantikan berjalan baik,” katanya.

Ia menugaskan BPM dan bagian umum untuk berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan serta memastikan seluruh administrasi berjalan sesuai format dan standar yang telah ditetapkan.

“Kalau ada yang terkendala, sampaikan di grup atau koordinasikan melalui asisten atau BPM. Kita selesaikan bersama,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Setda Kota Makassar, Anshar, mengungkapkan sejumlah kebutuhan teknis, sarana, dan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan.

“Untuk jadwal pelantikan, kami sudah mendapat arahan Wali Kota agar dilaksanakan pada 29 Desember 2025, pukul 06.00 Wita,” ujar Anshar.

Anshar menjelaskan, persiapan acara membutuhkan dukungan berbagai perangkat daerah, termasuk penyediaan perangkat pendukung dan penataan lokasi acara.

“Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan bersama. Pertama, kami mohon bantuan Kabag Umum untuk penyediaan sound system karena tidak kami anggarkan di DPA. Kami juga akan menyiapkan baliho di tribun dan panggung sesuai konsep layout pelantikan,” jelasnya.

Ia juga meminta dukungan dari bidang Kesra untuk pembacaan doa pada acara pelantikan. Sementara itu, teknis penggunaan Lapangan Karebosi dikoordinasikan dengan DISPORA terkait mekanisme izin penggunaan fasilitas.

Dengan estimasi jumlah peserta mencapai 7.000 orang, Anshar meminta dukungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk pengaturan lalu lintas dan keamanan.

“Kurang lebih 7.000 orang akan hadir. Untuk itu, kami meminta bantuan Dishub terkait pengaturan lalu lintas, dan Satpol PP untuk pengamanan lokasi acara,” katanya.

Anshar menyebut BPM hanya memiliki 27 pegawai, sementara jumlah kursi yang akan disiapkan mencapai 7.000 unit. Karena itu, ia meminta keterlibatan camat untuk membantu pengaturan kursi di lokasi acara.

“Kami hanya punya 27 orang staf, sementara kursi yang harus ditata sekitar 7.000. Kami mohon bantuan camat dan satgas kecamatan untuk membantu penataan,” ungkapnya.

Selain persiapan teknis lapangan, Anshar menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi pelantikan Ketua RT dan RW yang harus dipenuhi camat sebelum pengusulan.

“Kelengkapan administrasi sangat penting untuk pengusulan pembuatan SK Ketua RT dan RW. Yang harus dilengkapi antara lain berita acara pemilihan, sanggahan yang masuk, jawaban sanggahan, dan usulan penetapan yang ditandatangani lurah dan camat,” kata Anshar.

Ia menegaskan bahwa berita acara jawaban sanggahan merupakan dokumen wajib yang tertuang dalam peraturan wali kota.

“Berita acara jawaban sanggahan wajib ditandatangani lurah dan camat. Jangan sampai ke depan dokumen ini tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.

Anshar meminta camat segera menyampaikan jika ada kendala dalam penyusunan dokumen atau pelaksanaan teknis agar tidak berujung pada keterlambatan proses pengusulan.

“Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait kelengkapan administrasi dan persiapan pelantikan. Kami berharap koordinasi berjalan baik agar proses penetapan dan pelantikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal,” tutupnya. (*)