MAKASSAR, UNHAS.TV – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan dan meningkatnya tekanan politik di DPR RI menjadi perhatian publik.

Langkah tersebut dinilai bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga berkaitan dengan strategi komunikasi untuk meredam ketegangan dan menjaga stabilitas politik nasional.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program Unhas Speak Up Unhas TV bertajuk "Ada Apa Dibalik Pengunduran Diri Gibran?" yang menghadirkan Dr Hasrullah MA dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, di Studio Podcast Unhas TV, Rabu (11/11/2026).

Dalam diskusi tersebut, Hasrullah melihat keputusan Gibran sebagai langkah komunikasi politik yang cukup mengejutkan.

Menurutnya, pernyataan Gibran yang disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pendekatan komunikasi persuasif di tengah tekanan publik yang semakin menguat.

Ia menilai, kemampuan Gibran menyampaikan pernyataan dengan tenang di tengah berbagai kritik dan sorotan politik menjadi salah satu aspek menarik untuk dicermati.

Bahkan, Hasrullah menduga terdapat peran pihak di balik Gibran yang membantu menyusun strategi komunikasi dalam menghadapi situasi tersebut. "Saya melihat ini adalah salah satu cara mendinginkan suasana," ungkap Hasrullah.

Menurutnya, polemik yang berkembang sebelumnya telah melibatkan berbagai elemen, mulai dari kritik masyarakat, tekanan media sosial, kalangan akademisi, hingga dorongan politik di DPR.

Situasi tersebut berpotensi memperbesar ketegangan apabila tidak direspons melalui pendekatan komunikasi yang tepat.

Hasrullah juga menyoroti penggunaan bahasa Gibran ketika menyampaikan pernyataannya kepada Prabowo. 

Penyebutan Presiden sebagai sosok ayah atau orang tua dinilainya sebagai bentuk komunikasi persuasif yang memiliki dimensi budaya. Pendekatan tersebut dianggap mampu membangun suasana yang lebih tenang di tengah dinamika hubungan antarelite politik.

Selain itu, ia melihat respons Prabowo sebagai bagian penting dalam meredakan situasi. Menurut Hasrullah, komunikasi dan dialog antarpemimpin menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik politik semakin meluas.

Dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari polemik dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Namun, permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.

Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan politik di DPR RI melalui dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Hasrullah menilai, keputusan Gibran untuk menyampaikan niat pengunduran diri secara langsung turut mengubah arah pembicaraan politik yang sebelumnya berpusat pada polemik tersebut.

Ia bahkan menilai langkah tersebut membuat tensi politik mulai menurun karena perhatian publik beralih pada proses politik selanjutnya, terutama mekanisme penentuan pengganti wakil presiden melalui DPR.

Namun, Hasrullah mengingatkan bahwa dinamika politik tidak selalu berlangsung secara terbuka. Terdapat proses komunikasi, diplomasi, dan negosiasi antarelite yang dapat memengaruhi keputusan politik di ruang publik.

"Yang penting keterbukaan antara Prabowo dengan Gibran bisa diterima oleh publik," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa fenomena politik tersebut perlu dibaca sebagai rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Menurutnya, perkembangan komunikasi politik, hubungan antarelite, serta derasnya arus informasi di media sosial turut membentuk persepsi masyarakat terhadap dinamika politik nasional.

Lebih lanjut, Hasrullah menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini publik. Informasi yang tersebar melalui potongan-potongan konten, algoritma, echo chamber, dan filter bubble dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa politik. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima dan menyaring informasi yang beredar.

Di sisi lain, perkembangan politik tersebut juga membawa perhatian pada proses pemilihan wakil presiden berikutnya.

Hasrullah menilai DPR memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan figur yang dipilih tidak hanya memiliki dukungan politik, tetapi juga kapasitas kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama.

Menurutnya, calon pengganti harus memiliki kapasitas intelektual, pengalaman politik, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan nasional tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan politik, tetapi juga harus disertai empati terhadap kondisi bangsa, terutama persoalan ekonomi dan pemberantasan korupsi.

"Yang memimpin ini adalah orang-orang yang punya kapasitas, punya wawasan, punya integritas yang tinggi bahwa memang untuk Merah Putih. Merah Putih tidak hanya diucapkan, Merah Putih juga harus diucapkan dalam tindakan dan perilaku," tegasnya.

(Muhammad Ilham / Unhas TV)