JAKARTA, UNHAS.TV - Palang Merah Indonesia (PMI) menegaskan kesiapan melakukan operasi kemanusiaan jangka panjang hingga satu tahun dalam upaya membantu pemulihan warga terdampak banjir besar di sejumlah wilayah di Sumatera. Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menegaskan hal itu seusai meninjau gudang logistik PMI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2025).

JK menjelaskan bahwa PMI mendapat mandat pemerintah untuk mengatur seluruh manajemen logistik, mulai dari pengumpulan, pengemasan, hingga pengiriman bantuan ke daerah terdampak melalui koordinasi bersama BNPB. 

"Semua barang bantuan diatur di sini sebelum diterbangkan. Mana yang didahulukan, itu semua kami kelola bersama teman-teman BNPB," ujar Jusuf Kalla sebagaimana siaran persnya ke Unhas TV.

Menurut JK, bantuan yang telah dikirim antara lain kantong darah untuk rumah sakit di Banda Aceh serta berbagai kebutuhan mendesak warga. Ia menekankan bahwa stabilisasi layanan kesehatan sangat penting di fase awal bencana.

Mulai besok, PMI mengirimkan 60 unit mobil tangki air termasuk 20 unit dari Sumatera Barat, guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu, PMI juga menyiapkan puluhan ribu kompor gas, penjernih air, serta bantuan logistik dasar lainnya. 

"Walaupun ada beras, tanpa air bersih masyarakat tidak bisa makan. Karena itu pasokan air bersih harus berjalan setahun," katanya.

PMI juga telah menyiagakan 200 unit mobil tangki air untuk kebutuhan jangka panjang, serta 10 unit penjernih air yang akan ditempatkan di berbagai titik. Relawan PMI akan bertugas selama satu tahun penuh di lokasi bencana untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Terkait kebutuhan pendanaan operasi besar ini, JK memperkirakan anggaran minimal mencapai Rp 60 miliar, masing-masing Rp 20 miliar untuk tiga daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. 

Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan bantuan, baik berupa barang maupun dana. "Silakan membawa bantuan ke gudang PMI di sini atau ke Markas PMI. Kami siap menyalurkan, bukan sekadar menerima," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai desakan menjadikan banjir tersebut sebagai bencana nasional, JK menegaskan bahwa bagi PMI, status bencana tidak memengaruhi operasi kemanusiaan yang dilakukan. "Bagi PMI, bencana ya bencana. Mau lokal atau nasional, kami tetap turun," tegasnya.

Soal maraknya temuan kayu gelondongan yang disebut menjadi salah satu penyebab banjir besar, JK menilai bahwa penyebabnya bisa berasal dari dua faktor, yakni pohon tua yang roboh maupun pembalakan liar. 

Ia mendorong pentingnya rehabilitasi lingkungan pascabencana. "Harus penghijauan kembali. PMI juga punya program penghijauan bersama pemerintah daerah setelah keadaan mereda," tuturnya.

Hingga kini, sudah lebih dari 400 orang tewas akibat banjir bandang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagian besar dari mereka yang terdampak bencana itu belum mendapatkan bantuan makanan dan sandang sehingga menyulitkan mereka menghadapi bencana itu.(*)