MAKASSAR, UNHAS.TV - Polda Sulawesi Selatan menggelar apel kesiapsiagaan di bawah Jembatan Flyover, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (26/8/2026) pagi.

Sebanyak 1.425 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 27 Agustus.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kerusuhan pada aksi serupa tahun lalu yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djuhandani, menegaskan bahwa pengamanan ini bertujuan mencegah terulangnya kejadian serupa.

"Pada prinsipnya kebebasan menyampaikan pendapat wajib kita jaga ketika berada pada aturan yang ada. Namun, kalau sudah melanggar aturan, tentu kita akan melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum," ujarnya.

Penyiagaan personel gabungan ini tidak hanya difokuskan di lokasi aksi, tetapi juga di sejumlah titik strategis di Kota Makassar.

Polisi memastikan arus lalu lintas tetap lancar, aktivitas perekonomian tidak terganggu, dan akses masyarakat terhadap fasilitas umum tetap terbuka, termasuk bagi pengemudi ojek online.

"Kita menjaga hak-hak orang lain, agar ojol tidak terganggu, masyarakat yang sakit bisa diantar dengan enak dan tidak ada hambatan," tambah Djuhandani.

APEL SIAGA - Polda Sulsel menggelar apel siaga 1.425 personel gabungan TNI-Polri di bawah Flyover Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (26/8/2026) pagi. Apel siaga ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan dan menindak tegas aksi anarkis jelang aksi unjuk rasa 27 Agustus. (Unhas TV / Wandi Nojeng)

Kapolda juga mengingatkan bahwa pihaknya akan menindak tegas peserta aksi yang melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, membakar, atau melakukan tindak pidana lainnya.

"TNI-Polri dan pemerintah daerah tiap hari siap, karena tugas kita adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Ada demo atau tidak ada demo, kita selalu siap untuk menciptakan situasi kondusif di Sulawesi Selatan," tegasnya.

Polisi mengimbau masyarakat dan peserta aksi untuk menjaga ketertiban, tidak terprovokasi, serta tidak membawa benda-benda yang dapat memicu kerusuhan.

Pengamanan ini juga mencerminkan komitmen aparat untuk menjamin kebebasan berpendapat selama dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Aksi unjuk rasa susulan pada 27 Agustus ini menjadi perhatian serius mengingat trauma kerusuhan tahun lalu yang menyebabkan kerugian material dan mengganggu stabilitas keamanan di Makassar.

Dengan pengamanan maksimal ini, Polda Sulsel berharap masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan damai.

(Wandi  Nojeng / Unhas TV)