JAKARTA, UNHAS.TV - Polri menegaskan sedang memeriksa Brigjen Polisi TK terkait kasus dugaan penyadapan ilegal telekomunikasi Presiden Prabowo. Pemeriksaan dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Rowabprof Divpropam Polri).

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprov Divisi Propam Polri," kata Kepala Divisi Humas POlri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada media, Jumat (13/11/2026).

Isir menambahkan, pemeriksaan TK terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi sekaligus penyidik ingin mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu. Beredar kabar bahwa TK yang dimaksud yakni Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo..

Pada rapat Komisi III DPR RI bersama dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), terungkap peran Brigjen TK sebagai pengawas, pengintai, atau surveillance atas perintah tersangka Irjen Polisi Ahrie Sonta.

"AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," beber Suyudi pada rapat kerja itu.

Ahrie Sonta Nasution memerintah Brigjen TK saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt) Kabagmon) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Ahrie Sonta Nasution juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan jejak (log) serta membubarkan grup WhatsApp untuk menghindari kecurigaan.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," kata Jenderal Pol Suyudi. 

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. 

Keempat tersangka itu yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.(*)