PRANCIS, UNHAS.TV - Sejumlah pelayanan publik di Prancis mengalami ketidakstabilan menyusul sekitar 575 ribu warga turun ke jalan untuk berunjuk rasa pada Kamis waktu setempat.

Meski sempat diwarnai kekerasan namun skalanya tidak seperti saat warga Prancis berunjuk rasa pada 17 Oktober lalu yang berakibat sejumlah pertokoan dan fasilitas publik rusak parah.

Layanan publik terhenti seketika karena sejumlah pekerja ikut terlibat mogok kerja. Sekolah, perguruan tinggi, layanan kereta api, apotek, dan rumah sakit ikut terdampak karena kekurangan pekerja. 

Setiap kelompok memiliki keprihatinannya masing-masing, namun mereka dipersatukan oleh ketidakpuasan yang meluas terkait biaya hidup, persepsi tidak adanya kepedulian pemerintah, kesenjangan kekayaan yang kian melebar, serta keinginan yang mendalam akan perubahan sosial dan politik.

Serikat Pekerja CGT yang merupakan serikat pekerja terbesar di Prancis menegaskan tuntutan mereka agar upah minimum dinaikkan 10 persen. Serikat Pekerja CFDT menuntut penambahan 100 Euro per bulan dari gaji pokok atau naik 7 persen dari upah bulanan.

Adapun kelompok siswa dan mahasiswa menuntut pemerintah untuk menaikkan anggaran sebesar 10 miliar Euro yang sudah termasuk 1,5 miliar Euro untuk perbaikan infrastruktur sekolah.

Kelompok pekerja yang menamakan diri sebagai Gilets Jaunes atau kelompok Rompi Kuning mendesak agar Presiden Prancis Emmanuel Macron segera turun dari jabatannya. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka berjanji akan turun dengan jumlah yang lebih banyak.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, memperkirakan unjuk rasa ini akan berlangsung lama bahkan hingga Natal dan Tahun Baru. Sejauh ini polisi telah menahan 448 pengunjuk rasa di berbagai wilayah. Di wilayah Lyon, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa itu.

Emmanuel Macron berharap unjuk rasa ini segera diakhiri. Ia telah meminta kepada siswa dan mahasiswa untuk menghentikan tindakan mereka. "Saya menginginkan kalian kembali ke kelas demi masa depan kalian dan masa depan bangsa. Kembalilah ke kelas masing-masing," ujarnya.(*)