Internasional

Presiden Israel Terima Hasil Pemilu, Herzog Mulai Konsultasi Bentuk Pemerintahan Baru

Presiden Israel Isaac Herzog menerima hasil pemilu 28 Oktober 2026. Saat ini akan membentuk pemerintahan baru.(Screenshot Al Jazeera)

YERUSALEM, UNHAS.TV – Presiden Israel Isaac Herzog menerima hasil resmi pemilihan parlemen yang telah berlangsung pada 27 Oktober 2026 lalu.

Ia juga memulai konsultasi dengan para pemimpin partai politik untuk menentukan kandidat yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan baru.

Keputusan tersebut menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sebelumnya berupaya mempertanyakan legitimasi hasil pemilu setelah koalisinya kehilangan mayoritas di parlemen.

Herzog memulai konsultasi dengan para pemimpin partai pada Rabu (4/11/2026) malam. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus menerima hasil pemilihan dan mulai membahas pembentukan pemerintahan berikutnya.

“Pemilu telah selesai. Sekarang saatnya menghadapi kenyataan,” kata Herzog.

Hasil pemilu menunjukkan tidak ada satu pun blok politik yang berhasil memperoleh 61 kursi dari total 120 kursi Knesset atau parlemen Israel.

Koalisi Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot meraih 48 kursi.

Hasil tersebut membuka peluang terbentuknya pemerintahan melalui kerja sama politik antara Netanyahu dan Eisenkot.

Kemungkinan lain adalah pembentukan koalisi antara Eisenkot dan dua partai berbasis Arab, yakni Ra'am dan Joint List, yang secara keseluruhan memperoleh 19 kursi.

Kedua partai tersebut mencatatkan perolehan kursi tertinggi dalam sejarah politik mereka. Dukungan kelompok politik Arab menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang berpeluang memperoleh mandat pembentukan pemerintahan.

Dalam konsultasi awal, tiga faksi yang berafiliasi dengan basis politik religius-nasionalis Netanyahu merekomendasikan agar presiden memberikan kesempatan kepada perdana menteri tersebut untuk membentuk koalisi.

Sementara itu, satu faksi yang dipimpin mantan sekutu Netanyahu yang kemudian menjadi lawannya memilih untuk mendukung Eisenkot.

Delapan partai lainnya dijadwalkan bertemu Herzog pada Kamis. Di antaranya terdapat dua partai berbasis Arab, Yashar yang dipimpin Eisenkot, dan Likud yang dipimpin Netanyahu.

Dukungan Partai Arab Mengubah Peta Koalisi

Peluang Eisenkot meningkat setelah Ra'am menyatakan dukungan kepadanya. Berdasarkan perhitungan media Israel, Ynet, dukungan tersebut diperkirakan meningkatkan jumlah anggota parlemen yang merekomendasikan Eisenkot menjadi 56 orang.

Namun, angka itu masih belum memenuhi syarat mayoritas. Sikap Joint List menjadi penentu berikutnya.

Partai tersebut belum mengumumkan keputusan resmi mengenai kandidat yang akan didukung. Stasiun televisi Channel 12 melaporkan bahwa Joint List diperkirakan akan berkoordinasi dengan Eisenkot.

Partai itu berpeluang memberikan dukungan jika Eisenkot meminta rekomendasi. Namun, mereka juga dapat memilih abstain apabila strategi tersebut dianggap lebih menguntungkan. Dengan 11 kursi yang dimiliki, sikap Joint List dapat membawa Eisenkot melewati ambang batas 61 kursi.

Posisi Netanyahu justru menghadapi hambatan tambahan. Dukungan terhadap bloknya yang berjumlah 53 kursi belum tentu seluruhnya berubah menjadi rekomendasi bagi dirinya.

Salah satu persoalan muncul dari Degel HaTorah, faksi ultra-Ortodoks yang menguasai empat dari tujuh kursi United Torah Judaism. Faksi tersebut menyatakan tidak akan merekomendasikan Netanyahu maupun Eisenkot.

Perselisihan itu berkaitan dengan kegagalan koalisi Netanyahu mengesahkan undang-undang yang memberikan pengecualian wajib militer bagi laki-laki dari komunitas Haredi atau Yahudi ultra-Ortodoks.

Persoalan tersebut membuat hubungan kelompok ultra-Ortodoks dengan pemerintahan Netanyahu semakin memburuk. Dan membuat mereka berpaling.

Setelah seluruh konsultasi selesai, Herzog akan menentukan kandidat yang dinilai paling mampu membentuk koalisi pemerintahan. Dua nama yang paling berpeluang menerima mandat adalah Netanyahu dan Eisenkot.

Kandidat terpilih akan memperoleh waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Presiden dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari apabila diperlukan. Jika kedua kandidat gagal memperoleh dukungan mayoritas, Israel berpotensi menggelar pemilu kembali pada awal tahun depan.

Komisi Pemilu Bantah Tuduhan Kecurangan

Di tengah proses pembentukan pemerintahan, Netanyahu dan para pendukungnya berulang kali melontarkan tuduhan bahwa partai-partai berbasis Arab telah mencuri kemenangan mereka.

Hal itu didasarkan pada kemungkinan campur tangan pihak asing. Namun, tuduhan tersebut belum disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum Israel membantah tuduhan tersebut setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan dugaan kecurangan dari berbagai pihak.

Pada Rabu (4/11/2026), komisi menyatakan tidak menemukan bukti penyimpangan yang merusak integritas pemilu ataupun memengaruhi hasil penghitungan suara.

Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, juga menolak permintaan untuk memeriksa sejumlah pejabat terpilih karena tidak disertai bukti pendukung yang memadai.

Herzog meminta kedua kubu politik menahan diri dan membuka ruang kompromi untuk menghindari pemilu ulang.

Menurut dia, situasi tanpa pemenang mayoritas mengharuskan seluruh partai mempertimbangkan kepentingan negara di atas janji politik masing-masing.

Ia meminta para pemimpin menunjukkan kreativitas, keberanian, dan kemauan bekerja sama agar pembentukan pemerintahan dapat berjalan.

Herzog juga mendukung penyelidikan terhadap dugaan campur tangan pihak asing dalam pemilu. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak digunakan untuk menyerang pemilih Palestina-Israel yang jumlahnya mencapai sekitar 20 persen dari populasi negara itu.

Ia menyatakan menghormati komunitas minoritas Palestina di Israel dan mengecam pernyataan bernada rasis yang muncul setelah pemungutan suara.

“Saya mengutuk kekasaran dan ungkapan rasis yang kita dengar belakangan ini,” ujarnya.

Penerimaan hasil pemilu oleh Herzog menandai dimulainya babak baru persaingan politik Israel. Nasib pemerintahan berikutnya kini bergantung pada kemampuan Netanyahu dan Eisenkot merangkul partai-partai yang belum menentukan dukungan.

Jika kompromi gagal tercapai, pemilih Israel kemungkinan kembali menghadapi pemilihan umum dalam waktu dekat. (*)