MAKASSAR, UNHAS.TV - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp17.000 per dolar AS serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp240,1 triliun per Maret 2026 memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Namun, kondisi ini dinilai masih dalam batas wajar di tengah dinamika ekonomi global. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Dr Sri Undai Nurbayani SE MSi, menilai tekanan yang terjadi saat ini perlu disikapi dengan kewaspadaan, namun tidak berlebihan.

"Kalau dilihat dari angka tadi memang menunjukkan adanya tekanan yang cukup besar, namun secara objektif saya melihat ini sebagai kondisi waspada terkendali. Ibarat kita mengendarai kendaraan di tengah hujan lebat, kita tetap hati-hati, tapi masih merasa aman karena rem berfungsi," ujarnya.

Ia menjelaskan, defisit APBN saat ini masih berada di kisaran 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga masih jauh dari batas yang diatur dalam undang-undang. Meski demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan defisit. 

Menurutnya, peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang sengaja memperbesar belanja di awal tahun. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya.

"Pemerintah memang melakukan strategi front loading, yaitu mempercepat belanja di kuartal pertama sebagai motor penggerak ekonomi di kuartal kedua dan seterusnya. Belanja ini termasuk infrastruktur dan bantuan sosial," terangnya.

Di sisi lain, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh faktor global, seperti konflik di Timur Tengah, penguatan dolar AS, tingginya suku bunga global, serta kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

"Kenaikan harga minyak misalnya, akan meningkatkan subsidi, sehingga belanja pemerintah ikut naik. Ini tidak bisa dihindari karena faktor eksternal sangat dominan," tambahnya.

Meski demikian, Sri Undai mengingatkan agar masyarakat tidak panik, meskipun angka Rp17.000 per dolar kerap dianggap sebagai sinyal peringatan.

"Angka itu memang sering dianggap warning, tapi jangan sampai membuat kita panic buying. Kita tetap harus rasional dalam menyikapi kondisi ini," tegasnya.

Menciptakan Multiplier Effect

Dari sisi domestik, ia menilai kebijakan fiskal juga turut berkontribusi terhadap kondisi saat ini. Namun, tujuan utama pemerintah adalah menciptakan multiplier effect atau efek berganda melalui peningkatan belanja.

"Dengan belanja tersebut diharapkan ada multiplier effect. Kalau triwulan sekarang bagus, maka triwulan berikutnya akan terdorong," ujarnya.

Sri Undai juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap inflasi. Ia mengimbau seluruh pelaku ekonomi, baik masyarakat maupun pelaku usaha, untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan ekonomi.

Pelaku usaha, misalnya, didorong untuk melakukan efisiensi biaya produksi serta berinovasi dalam mencari peluang, termasuk memperluas pasar ekspor.

"Di tengah kondisi ini, sektor berbasis ekspor seperti pertambangan justru bisa diuntungkan. Selain itu, sektor pariwisata juga sangat potensial menjadi penyangga ekonomi," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengurangan belanja pemerintah, seperti subsidi, dapat berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar dampaknya dapat diminimalkan.

Sri Undai menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Harus ada koordinasi yang harmonis antara kebijakan moneter dan fiskal agar kondisi ini tetap terkendali," pungkasnya.

(Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)