MAKASSAR, UNHAS.TV - Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti tantangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Masalah infrastruktur, distribusi pangan, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi pekerjaan besar agar program tersebut dapat berjalan merata.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, di Auditorium Prof. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Unhas, Makassar, Selasa (5/6/2026).

Nanik mengatakan implementasi SPPG di wilayah 3T tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan. Keterbatasan akses transportasi, ketersediaan bahan baku, serta kondisi geografis membuat pengembangan dapur gizi di kawasan tersebut membutuhkan pendekatan berbeda.

Menurut dia, pelibatan perguruan tinggi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat pelaksanaan program.

Kampus dinilai tidak hanya berperan di ruang akademik, tetapi juga dapat menjadi mitra dalam memberi rekomendasi, konsultasi, dan pendampingan berbasis keilmuan.

“Syukur kalau memang misalnya kampus mau, bagus karena itu berarti laboratoriumnya tidak cuma di dalam kampus, tapi di luar kampus,” kata Nanik.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi dapat membantu memetakan kebutuhan di lapangan. Misalnya, menentukan lokasi pembangunan SPPG, memberi rekomendasi teknis, hingga menjadi konsultan bagi pihak yang terlibat dalam pembangunan dapur gizi.

Nanik menyebut kerja sama itu bisa melibatkan banyak pihak, termasuk BUMN dan investor. Kampus, kata dia, memiliki berbagai disiplin ilmu dan tenaga ahli yang dapat membantu menjawab tantangan teknis di daerah 3T.

Salah satu persoalan utama adalah pasokan bahan baku. Di sejumlah wilayah, akses menuju pasar tidak mudah.

Karena itu, Nanik mendorong pendekatan pemberdayaan masyarakat sekitar dapur SPPG. Masyarakat dapat dilibatkan sebagai petani atau peternak yang memasok kebutuhan pangan.

“Kalau mau cari ke pasar susah, ditanami di sekitar dapur. Mereka punya ekspert-ekspert di kampus,” ujarnya.

Menurut Nanik, pendekatan tersebut penting agar program tidak hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan melibatkan warga sekitar, dapur SPPG di daerah 3T dapat memiliki rantai pasok yang lebih dekat dan berkelanjutan.

Ia mengakui masih banyak SPPG yang telah dibangun tetapi belum beroperasi. Saat ini, sekitar 900 unit sudah terbangun, namun belum seluruhnya dapat menjalankan layanan.

Pemerintah masih membutuhkan tambahan ribuan SPPG agar cakupan program lebih luas. “Jadi 900 sudah terbangun tapi belum operasional. Kita butuh 8.000 sampai 10.000,” kata Nanik.

Karena itu, BGN mengajak kampus ikut mengembangkan SPPG di wilayah 3T. Nanik menilai kawasan tersebut harus menjadi prioritas karena dihuni masyarakat yang berada di wilayah terluar dan sebagian masuk kelompok ekonomi rentan.

Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, BUMN, investor, dan masyarakat dapat mempercepat pemerataan layanan gizi.

Dengan model itu, SPPG di wilayah 3T diharapkan tidak hanya menjadi dapur penyedia makanan, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Meski tantangannya tidak ringan, BGN menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

(Venny Septiani Semuel / Unhas TV)