MAKASSAR, UNHAS.TV - Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, langsung mengakselerasi arah pembangunan Makassar dengan menitikberatkan penguatan fondasi jangka panjang.

Tahun pertama kepemimpinan pasangan yang dikenal dengan sebutan MULIA itu dijadikan momentum konsolidasi, pembenahan sistem, serta percepatan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Komitmen tersebut tercermin dari langkah-langkah strategis yang tidak semata berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga pada penataan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Penataan infrastruktur, pengamanan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik dirancang untuk memperkuat daya saing dan konektivitas kota.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. (dok pemkot makassar)

Dalam satu tahun pertama, Munafri–Aliyah memastikan setiap program berjalan terukur dan memberi dampak nyata.

Pada saat yang sama, pemerintah kota menyiapkan Makassar menghadapi tantangan pertumbuhan perkotaan yang semakin dinamis di masa mendatang.

Salah satu fokus utama adalah pengamanan aset daerah. Melalui langkah sistematis yang dijalankan Dinas Pertanahan, Pemerintah Kota Makassar mengamankan puluhan bidang lahan melalui proses pensertifikatan yang terukur dan berkelanjutan.

Upaya ini diposisikan sebagai fondasi penting sebelum pembangunan fisik dilakukan, guna memastikan seluruh aset memiliki kepastian hukum.

Kawasan Untia diproyeksikan sebagai episentrum baru pengembangan infrastruktur olahraga dan kawasan penunjang.

Karena itu, penguatan aspek legalitas menjadi prioritas agar setiap tahapan pembangunan berjalan tanpa hambatan hukum dan melindungi aset pemerintah daerah dari potensi sengketa.

Sertifikatkan 19 Bidang Lahan

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, menyebutkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah mensertifikatkan 19 bidang lahan.

Dari jumlah tersebut, 14 bidang berada di kawasan Untia dengan luas sekitar 23 hektare yang diproyeksikan mendukung pembangunan Stadion Untia.

Total luas lahan yang telah disertifikatkan mencapai 77.597 meter persegi atau sekitar 7,7 hektare, dengan nilai aset sebesar Rp111,56 miliar.

Menurut Sri Sulsilawati, proses pensertifikatan difokuskan pada kawasan strategis Stadion Untia guna memastikan legalitas aset sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Ia mengakui proses tersebut sempat terkendala karena tim juga harus menyelesaikan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kawasan Untia.

Memasuki 2026, proses pensertifikatan berlanjut. Sebanyak 38 bidang lahan telah masuk tahap pemetaan di Badan Pertanahan Nasional, dan enam bidang di antaranya telah melalui proses pengukuran.

Tata Kelola PSU Perumahan

Selain pengamanan lahan, satu tahun kepemimpinan MULIA juga ditandai penguatan tata kelola aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

Pemerintah Kota Makassar berhasil mengamankan aset PSU senilai Rp371 miliar yang kini resmi tercatat sebagai milik daerah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, menjelaskan bahwa hingga akhir 2025 terdapat 24 lokasi perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah kota.

Total luas lahan PSU yang diserahkan mencapai 154.835 meter persegi, dengan nilai aset tanah ditaksir sebesar Rp371,10 miliar.

Penyerahan PSU tersebut memastikan fasilitas umum dan sosial—mulai dari jalan lingkungan, drainase, hingga ruang terbuka—dapat dikelola secara sah dan optimal untuk kepentingan masyarakat.

Capaian ini mempertegas arah kebijakan MULIA yang menitikberatkan pembenahan sistem, transparansi aset, dan penguatan fondasi pembangunan kota yang tertata dan berkelanjutan. (*)