Ekonomi
Sosial

Strategi KKN Unhas Perkuat UMKM Desa Pattalassang dengan Legalitas Usaha, Logo, dan Pemasaran Digital

SINJAI, UNHAS.TV - Sekarang ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi denyut nadi perekonomian Desa Pattalassang, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

Potensi ini mendapat perhatian serius dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Hasanuddin Gelombang 114. Lewat berbagai program, para mahasiswa turun langsung memperkuat daya saing UMKM lokal melalui digitalisasi, legalitas usaha, hingga penguatan identitas produk.

Salah satu program yang menonjol dilakukan mahasiswa KKN Tematik Unhas adalah pemasangan spanduk penanda lokasi UMKM kue tradisional di Dusun Boro Pao, akhir Juli 2025 lalu.

Program ini digagas oleh Rahmatia, mahasiswa Sistem Informasi, setelah menemukan fakta bahwa konsumen kerap kesulitan menjangkau lokasi karena jauh dari jalan utama. Spanduk penunjuk arah pun dipasang di titik strategis agar lebih mudah ditemukan.



Mahasiswa KKN Tematik Unhas menyerahkan Spanduk UMKM (foto kiri) dan E- Katalog UMKM (kanan) kepada pemilik usaha di Desa Pattalassang, Sinjai, akhir Juli 2025 lalu. (dok unhas.tv)


“Kami ingin membantu UMKM agar lebih mudah diakses. Dengan adanya spanduk ini, masyarakat luar desa tidak lagi bingung mencari lokasi, sehingga peluang penjualan pun meningkat,” ujar Rahmatia.

Tak berhenti pada aspek fisik, mahasiswa juga mendorong UMKM masuk ke ranah digital. Lewat pembuatan katalog daring, promosi produk diharapkan menjangkau pasar yang lebih luas.

Program ini dipimpin Nurjayanti, mahasiswa Ilmu Ekonomi. Katalog berisi profil usaha, produk, alamat, dan kontak pelaku UMKM, lalu diintegrasikan ke website desa.

“Digitalisasi pemasaran menjadi kunci agar UMKM bisa bersaing. Dengan katalog, produk kue tradisional Pattalassang bisa dikenal lebih luas dan masyarakat luar desa dapat langsung melakukan pemesanan,” kata Nurjayanti.

Selain akses pasar, kebutuhan legalitas juga menjadi perhatian. Banyak UMKM berjalan tanpa dokumen resmi, sehingga sulit memperoleh dukungan pemerintah atau akses pembiayaan.

Penyerahan NIB dan NPWP

>> Baca Selanjutnya