MAKASSAR, UNHAS.TV – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Melalui upaya konsisten dalam menata ruang laut secara berkelanjutan, Sulsel berhasil menyabet penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai provinsi dengan penyelenggaraan tata ruang laut terbaik.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang digelar di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Pencapaian ini tidak lepas dari keberhasilan Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menuntaskan integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Integrasi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022. Langkah ini menempatkan Sulsel sebagai pelopor dalam menyelaraskan kebijakan ruang darat dan laut guna mendukung pembangunan ekonomi biru yang adil dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Dr Muhammad Ilyas ST MSc menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi energi baru bagi seluruh jajaran untuk terus mengawal arah pembangunan sektor kelautan.
“Alhamdulillah, ini menjadi penyemangat bagi kami di DKP sebagai pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengawal tata kelola ruang laut Sulsel,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).
Dalam implementasinya, Perda No. 3 Tahun 2022 menjadi acuan penting dalam menjaga kelestarian laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir. Pemprov Sulsel juga memperkuat pengawasan lintas sektor agar tata kelola laut tetap berjalan sesuai regulasi dan zonasi RTRWP.
Ilyas menjelaskan bahwa berbagai program prioritas akan terus digulirkan. Mulai dari pengembangan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, hingga pembangunan fasilitas produktif seperti rumpon dan apartemen ikan.
Bahkan, pengadaan kapal ramah lingkungan berukuran 1 GT, 5 GT, dan 15 GT juga masuk dalam rencana jangka menengah.
Tidak hanya itu, Sulsel juga aktif mengembangkan budidaya laut dan sentra produksi garam rakyat, serta mendorong hilirisasi produk perikanan guna meningkatkan nilai tambah sektor kelautan. “Peningkatan PAD dari sektor perikanan menjadi target penting kami,” tegas Ilyas.
Partisipasi masyarakat pesisir pun dinilai sebagai aspek kunci dalam keberhasilan pengelolaan laut. Ilyas menyebut bahwa perempuan nelayan dan komunitas adat turut dilibatkan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang laut.
“Ketaatan masyarakat dalam mematuhi regulasi tata kelola ruang laut adalah indikator keberhasilan. Kami di Pemprov akan memperkuat fungsi supervisi, sosialisasi Perda, UU, hingga peraturan teknis lainnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan,” jelasnya.
Menurut Ilyas, Gubernur Sulsel juga memberikan arahan khusus agar RTRWP dapat ditingkatkan resolusinya agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara lebih detail.
“RTRWP harus ditingkatkan ke skala 1:50.000 agar lebih detail dalam melihat interaksi zonasi tata guna perairan,” ungkapnya.
Komitmen Sulsel terhadap pelestarian laut dibuktikan melalui sejumlah program strategis, seperti penanaman 3,5 juta batang mangrove sejak 2021, transplantasi terumbu karang, pembangunan apartemen ikan, serta pengembangan kawasan pesisir dan pelabuhan.
Dengan keberhasilan ini, Sulawesi Selatan mempertegas perannya sebagai provinsi maritim yang adaptif terhadap perubahan, berkomitmen terhadap keberlanjutan, dan menjadi teladan nasional dalam tata kelola ruang laut berbasis data, regulasi, dan keterlibatan masyarakat.
(Rahmatia Ardi / Unhas.TV)
