MAKASSAR, UNHAS.TV - Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang mengadakan kegiatan Studi Banding tahun 2025 di Makassar.

Kegiatan ini berlangsung di Hyatt Place Makassar, Jalan Jenderal Sudirman No. 31, Makassar, pada Rabu (12/11/2025).

Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Ibnu Munzier Hasri Gani, tampil sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar daerah dalam memperkuat strategi digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

TP2DD KPw BI Malang melakukan studi banding ke Kota Makassar karena dianggap berhasil mengimplementasikan sistem pembayaran pajak daerah secara digital melalui aplikasi PAKINTA (Pajak Kita Nyata).

Dalam paparannya, Ibnu Munzier menjelaskan bahwa digitalisasi pajak daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurutnya, keberhasilan Kota Makassar dalam mengembangkan sistem ini tak lepas dari kolaborasi lintas instansi dan dukungan penuh Pemerintah Kota.

“Melalui PAKINTA, wajib pajak kini bisa melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tanpa harus datang ke kantor. Ini bentuk nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan transparan,” ujar Ibnu Munzier.

Selain memaparkan implementasi sistem digital pajak, Ibnu juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola data berbasis teknologi.

“Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tapi juga perubahan mindset agar pelayanan publik semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tambahnya.

Kegiatan studi banding ini diikuti oleh jajaran TP2DD dari KPw BI Malang serta perwakilan pemerintah daerah yang berada dalam wilayah koordinasi mereka. Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada praktik terbaik penerapan sistem digitalisasi keuangan daerah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan kerja sama antar daerah dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendapatan daerah di seluruh Indonesia. (*)