MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintahan Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing dan memberikan hukuman berat kepada perguruan tinggi itu karena menolak tunduk pada tuntutan kebijakan pemerintah.

"Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing dan mahasiswa asing yang ada harus pindah atau kehilangan status hukum mereka," demikian bunyi pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem memerintahkan departemennya untuk menghentikan sertifikasi Program Pertukaran Mahasiswa yang dijalankan Harvard. Penghentian itu karena Harvard menolak menyerahkan catatan perilaku mahasiswa asing selama berkualiah di tempat itu.

Keputusan tersebut menimbulkan kepanikan kepada seperempat mahasiswa Harvard yang umumnya adalah mahasiswa internasional. Mereka bingung harus berbuat apa. 

Gedung Putih menegaskan Harvard tidak bisa diajak kerja sama dan menuduh pimpinan Harvard telah mengubah perguran tinggi itu menjadi sarang pelaku anti-Amerika, anti-Semit, dan pendukung teroris.

Harvard secara tegas menyatakan universitas adalah lembaga yang mendukung kebebasan berpendapat dan pandangan politik mahasiswa asing tidak bisa dikendalikan begitu saja. Menurut Harvard, tindakan yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri AS sudah terlalu jauh mencampuri urusan dapur Harvard dan tindakan itu melanggar hak konstitusi yang dijunjung tinggi oleh Harvard.

Universitas Harvard bukan satu-satunya universitas yang menghadapi tekanan itu, namun Harvard yang paling tegas menolak tuntutan pemerintah. Apalagi Harvard memiliki 6.973 mahasiwa asing untuk tahun akademik 2024/2025 atau hampir 27 persen dari seluruh mahasiswa Harvard.

Pemerintah Trump memang agak gerah dengan gerakan-gerakan mahasiswa asing yang terus menyuarakan keadilan dan kebijakan politik luar negeri AS khususnya terkait konflik di Palestina. Tindakan ini dinilai oleh komunitas mahasiswa Yahudi sebagai tindakan yang menakutkan.(*)