MAKASSAR, UNHAS.TV - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah meninjau kawasan permukiman padat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan yang tergolong kumuh sekaligus menyiapkan langkah penataan permukiman di wilayah tersebut.

Munafri—yang akrab disapa Appi—bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong sempit di kawasan padat penduduk yang berada tidak jauh dari Pasar Tradisional Pannampu.

Di sepanjang jalur tersebut, keduanya meninjau kondisi rumah warga yang berdiri berdempetan dengan akses jalan yang sempit serta lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan satu sama lain, memperlihatkan tantangan besar dalam penataan kawasan. Persoalan yang muncul tidak hanya terkait keterbatasan lahan, tetapi juga menyangkut sanitasi, sistem drainase, serta kualitas hunian yang belum sepenuhnya layak.

Selain meninjau kondisi fisik lingkungan, rombongan juga berdialog dengan sejumlah warga setempat. Mereka mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, termasuk keterbatasan fasilitas dasar dan kondisi rumah yang tidak layak huni.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan kunjungan Wakil Menteri PKP bertujuan melihat secara langsung kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Tallo.

Pemerintah Kota Makassar, kata dia, mengusulkan penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.

“Hari ini Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kami juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Mahyuddin.

Menurut dia, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat dengan keterbatasan lahan. Konsep tersebut diharapkan mampu menyediakan hunian yang lebih layak sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data pemerintah kota, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga. Tingginya jumlah penduduk berdampak pada kondisi permukiman yang sangat padat, terutama di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.

Dari hasil pendataan, tercatat sebanyak 117 unit rumah masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Rumah-rumah tersebut ditempati oleh 154 kepala keluarga dengan total penghuni sekitar 575 jiwa.

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya penanganan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada 2025, program tersebut mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 20 unit rumah dengan total anggaran Rp400 juta. Sementara pada 2026, pemerintah merencanakan perbaikan untuk 10 unit rumah tambahan yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.

Selain penanganan rumah tidak layak huni, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, termasuk perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan sistem drainase melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut sehingga kualitas hunian masyarakat di kawasan Pannampu dapat meningkat secara bertahap. (*)