MAKASSAR, UNHAS.TV - Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan, Ansyar SSTP MAP, resmi menyandang gelar doktor usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas).

Sidang promosi doktor berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Selasa (10/3/2026). Dalam sidang tersebut, Ansyar mempertahankan disertasinya yang berjudul “Interactive Governance dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama di Kota Makassar.”

Penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mencegah konflik sosial yang berpotensi muncul di tengah masyarakat multikultural.

Dalam wawancara usai sidang, Ansyar menjelaskan bahwa penelitian tersebut berangkat dari kenyataan bahwa konflik bernuansa agama dapat muncul kapan saja dan sering kali sulit diprediksi sejak dini.

“Kami memilih topik ini karena konflik keagamaan bisa terjadi kapan saja dan sulit dideteksi,” ujar Ansyar.

Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam penelitian ini terletak pada proses pengumpulan data yang tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.

Menurutnya, tidak semua data terbuka untuk publik sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam memperoleh informasi yang relevan.

“Tantangan utama penelitian ini adalah pengumpulan data, karena tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Beberapa data belum terbuka untuk umum, namun ada juga pihak yang bersedia memberikan informasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ansyar berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pencegahan konflik berbasis kolaborasi berbagai pihak.

Ia menyinggung konsep interactive governance yang menekankan pentingnya keterlibatan banyak aktor dalam tata kelola pemerintahan.

“Kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi bagi pemerintah kota dalam mencegah konflik keagamaan. Dalam teori interactive governance, pencegahan konflik membutuhkan partisipasi berbagai pihak sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Jufri Rahman MSi, yang hadir sebagai Penguji Eksternal dalam promosi tersebut, turut memberikan tanggapannnya. Ia menilai penelitian ini relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.

Ia mencontohkan pengalaman konflik sosial di Ambon dan Poso sebagai pelajaran penting bagi pemerintah dalam mengelola keragaman masyarakat. Menurutnya, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang hati-hati serta melibatkan banyak pihak.

“Pengalaman konflik di Ambon dan Poso memberikan pelajaran bahwa konflik bernuansa agama sangat kompleks dan tidak mudah diselesaikan. Karena itu, penelitian seperti ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam upaya pencegahan konflik,” ungkap Jufri.

Ia juga menilai hasil kajian tersebut dapat menjadi rujukan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya seperti Kota Makassar.

Menurutnya, masyarakat Makassar yang heterogen membutuhkan pendekatan tata kelola yang inklusif agar potensi konflik dapat dikelola sejak dini.

Melalui penelitian ini, diharapkan konsep interactive governance dapat menjadi pendekatan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.

Ketua promotor, Prof Dr Phil Sukri SIP MSi menegaskan bahwa penelitian ini relevan dalam konteks dinamika sosial Makassar, kota yang kerap menjadi laboratorium interaksi antaragama.

"Studi ini menawarkan pendekatan partisipatif dalam mencegah konflik, sekaligus memperkuat peran pemerintah dan masyarakat sipil," ujarnya.

Sidang yang dirangkai dengan buka puasa bersama itu juga menghadirkan Prof Dr H Suparman Abdullah MSi sebagai co-promotor, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Dr Drs H Jufri Rahman MSi sebagai penguji eksternal.

Tiga anggota penilai internal, Prof Dr H Muhammad Akmal Ibrahim MSi, Prof Dr H Muhammad Yunus MA, dan Prof Dr HM Thahir Haning MSi turut menilai substansi disertasi.

Sidang terbuka ini sekaligus menegaskan komitmen Unhas dalam menghasilkan doktor yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial lokal.

(Achmad Ghiffary M / Moh Resha Maharam / Unhas TV)