MAKASSAR, UNHAS.TV - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan pada pendekatan kerakyatan dengan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama.

Kebijakan fiskal ini diharapkan mampu memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong industrialisasi untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Keuangan Negara dan Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Dr Abdul Hamid Paddu SE MA, menilai bahwa arah APBN perlu disesuaikan dengan tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini. 

Menurutnya, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

Dalam keterangannya, Abdul Hamid menjelaskan bahwa terdapat perbedaan arah APBN saat ini dibandingkan dengan kebijakan anggaran pada lima hingga sepuluh tahun sebelumnya.

“Oke, yang pertama peta APBN saat ini itu sedikit agak berbeda dengan APBN 5-10 tahun yang lalu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat perlu menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan anggaran, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air. “Yang menjadi basisnya untuk perkembangan teknologi,” tuturnya.

Selain kebutuhan dasar, Abdul Hamid menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. 

Menurutnya, pembangunan manusia harus menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal agar masyarakat memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih baik.

Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, numerasi, serta pemenuhan gizi dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBN. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas generasi muda sekaligus mendukung produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

Abdul Hamid juga menyoroti pentingnya transportasi dan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai diperlukan agar aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dapat berjalan lebih efektif. “Kelas terberikutnya, ini semuanya hanya bisa jalan kalau ada transportasinya,” tuturnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan bendungan perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai juga dapat memperkuat konektivitas antardaerah dan mendukung kelancaran distribusi hasil produksi.

Ia menilai keterbatasan infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan pengembangan industri di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Selatan.

Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan penguatan sektor produktif agar mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah. “Kalau ini lebih pada paham APBN yang berbasis pada sosial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdul Hamid menekankan bahwa APBN berbasis kerakyatan perlu diarahkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan. 

Dukungan terhadap sektor usaha masyarakat dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, APBN 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan pengembangan industri yang berkelanjutan.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)