MAKASSAR, UNHAS.TV – Kesiapsiagaan menghadapi bencana dinilai tidak cukup hanya dilakukan ketika keadaan darurat terjadi. Upaya mitigasi, pemetaan risiko, penguatan sistem, hingga kolaborasi lintas sektor perlu dibangun jauh sebelum bencana terjadi.

Hal tersebut disampaikan Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sekaligus Kepala Seksi Rehabilitasi Pascabencana BPBD Sulawesi Tenggara, Helen Dias Andini, dalam program Econotalks Unhas TV, Senin, (24/08/26). 

Helen mengatakan, pola pikir masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana perlu diubah. Bencana tidak seharusnya baru dipandang sebagai krisis setelah kejadian berlangsung, tetapi harus diantisipasi melalui manajemen krisis yang strategis.

“Jadi jangan pada saat bencana baru kita menganggap bahwa itu krisis. Padahal jauh sebelum bencana terjadi kita sudah harus siap. Nah makanya kenapa suatu daerah itu perlu memiliki manajemen krisis yang strategis, dengan menyiapkan kesiapsiagaan, kemudian upaya-upaya mitigasi, kemudian ada pemetaan,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapsiagaan yang baik dapat mengurangi risiko dan mempermudah proses penanganan ketika bencana terjadi. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, serta langkah yang harus dilakukan dalam kondisi darurat.

Selain kesiapsiagaan masyarakat, risiko bencana juga harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, maupun fasilitas umum perlu mempertimbangkan tata ruang dan potensi bencana di wilayah tersebut.

“Risiko bencana itu seharusnya menjadi rekomendasi kebijakan untuk pembangunan di daerah. Jadi misalnya kita membangun hotel atau sarana pendidikan atau infrastruktur, itu harus memperhatikan tata ruang. Apakah dia dibangun di atas lahan yang aman?” jelas Helen.

Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem kelembagaan penanggulangan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di tingkat daerah.

Regulasi, standar operasional prosedur, rencana kontingensi, peralatan, hingga logistik juga telah tersedia. Namun, kesiapan sistem tersebut perlu terus diuji melalui simulasi agar dapat digunakan secara efektif ketika bencana terjadi.

Helen menilai sumber daya manusia, data, teknologi, logistik, dan anggaran merupakan unsur yang saling berkaitan dalam membangun kesiapan menghadapi krisis.

“Misalnya SDM, data, kemudian teknologi, logistik, semuanya itu saling berkaitan dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang jadi masalah di sini bagaimana kita mengintegrasikannya agar bisa jalan sejalan, satu tujuan,” katanya.

Dalam situasi darurat, pengambilan keputusan juga menjadi tantangan tersendiri. Informasi yang beredar ketika bencana terjadi kerap simpang siur sehingga membutuhkan proses verifikasi sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Menurut Helen, keputusan yang cepat tidak berarti keputusan yang tergesa-gesa. Keputusan harus didasarkan pada informasi yang tersedia dan telah divalidasi.

“Cepat bukan berarti kita tergesa-gesa mengambil keputusan, tetapi bagaimana kita mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, tapi harus valid,” ungkapnya.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat perlu memiliki peran yang jelas melalui sistem komando yang terorganisasi.

Komunikasi juga dinilai sangat krusial karena informasi yang akurat dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat dalam kondisi darurat.

“Satu informasi saja itu bisa menyelamatkan nyawa. Jadi kalau bentuk komunikasi mungkin kalau dalam keadaan darurat, komunikasinya harus cepat, harus akurat kemudian harus valid dan juga bisa dipahami,” tutur Helen.

Pelibatan Masyarakat dan Swasta