MAKASSAR, UNHAS.TV – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT/RW membangun budaya bersih secara berkelanjutan.

Ia tidak ingin pemerintah kota hanya mengerahkan tenaga untuk membersihkan lingkungan ketika penilaian Adipura semakin dekat.

Pernyataan itu disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala satuan kerja perangkat daerah, serta sekretaris camat.

Appi mengatakan sistem penilaian Adipura mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan tersebut menuntut pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antarlembaga. Setiap perangkat daerah harus memahami tugasnya agar pembenahan lingkungan berjalan secara terukur.

"Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda," kata Appi.

Menurut dia, kebersihan kota tidak boleh menjadi pekerjaan musiman yang hanya meningkat menjelang penilaian. Pemerintah perlu membangun sistem pemeliharaan lingkungan yang berjalan setiap hari.

Pola kerja yang mengandalkan pengerahan besar-besaran menjelang evaluasi justru menghabiskan tenaga, anggaran, dan waktu. Padahal, pemerintah tetap harus menjalankan berbagai pelayanan publik lainnya.

Untuk membangun kebiasaan tersebut, Appi mendorong kompetisi kebersihan antarrukun tetangga dan rukun warga. Pemerintah ingin menjadikan lingkungan permukiman sebagai titik awal perubahan perilaku masyarakat.

"Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT-RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT-RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun," ujarnya.

Ia juga meminta kecamatan dan kelurahan mengambil peran langsung dalam menggerakkan masyarakat. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif. Aparat wilayah harus turun ke lapangan untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan tertata.

Appi menegaskan tanggung jawab pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup. Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, serta masyarakat harus terlibat.

Pasar tradisional menjadi salah satu perhatian khusus karena aktivitas perdagangan menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Appi meminta Perumda Pasar memperkuat pengawasan kebersihan dan penataan kawasan.

Menurut dia, tingginya aktivitas pasar tidak boleh menjadi alasan bagi pengelola untuk membiarkan lingkungan kotor.

Dalam rapat tersebut, Appi memaparkan bobot sejumlah komponen penilaian Adipura. Tempat pemrosesan akhir (TPA) memiliki bobot 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.

Pemerintah Kota Makassar telah membenahi TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala. Pemerintah secara bertahap mengalihkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem penimbunan berlapis atau sanitary landfill.

Pembenahan tersebut mencakup penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta penerapan penutupan harian, antara, dan akhir pada zona yang telah penuh.

Pemerintah juga merehabilitasi kolam penampungan air lindi dan memperbaiki saluran drainase serta akses jalan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

Appi menilai pembenahan TPA mulai menunjukkan perkembangan. Karena itu, pemerintah perlu memperluas perhatian terhadap kebersihan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, dan fasilitas umum.

Mantan Manajer PSM Makassar itu juga meminta jajarannya menertibkan tempat pembuangan sampah (TPS) liar dan menghentikan praktik open dumping.

Pada penilaian sebelumnya, Makassar belum berhasil memperoleh penghargaan Adipura. Kota ini bahkan sempat menerima sanksi administratif akibat persoalan pengelolaan sampah, terutama di TPA.

Setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, Appi meminta jajarannya meningkatkan upaya pembenahan untuk mengejar penghargaan pada 2026. "Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi," kata dia.

"Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah," ujar Appi.

Target Adipura 2026 kini menjadi ujian bagi konsistensi pengelolaan kebersihan Kota Makassar. Appi menegaskan keberhasilan program tersebut bergantung pada kerja lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.

Ia ingin kebersihan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan dan kehidupan warga, bukan hanya agenda menjelang penilaian. (*)