MAKASSAR, UNHAS.TV – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).

Langkah ini dinilai penting untuk menekan volume timbunan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan menjaga kesehatan masyarakat.

Munafri mengatakan, persoalan sampah harus ditangani melalui perubahan sistem sekaligus perilaku masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar kini memperkuat pengelolaan di TPA Tamangapa, mengembangkan pemanfaatan sampah organik, serta mendorong pemilahan sampah melalui penguatan bank sampah di tingkat permukiman.

“Pembenahan lingkungan harus menjadi prioritas karena wajah kota yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor yang membentuk kesan pertama bagi orang yang datang ke Makassar,” kata Munafri, Kamis (29/10/2026).

Wali kota yang akrab disapa Appi itu menilai sampah bukan hanya persoalan kebersihan. Pengelolaannya berkaitan dengan kesehatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan daya tarik Makassar sebagai kota tujuan investasi maupun wisata.

Karena itu, ia meminta jajarannya memprioritaskan persoalan lingkungan yang paling mendesak. “Saya mengambil keputusan untuk memastikan hal yang paling jorok terlebih dahulu, dan itu yang harus dibenahi,” ujarnya.

Salah satu perhatian pemerintah kota tertuju pada TPA Tamangapa. Kawasan seluas sekitar 21 hektare itu telah menampung timbunan sampah selama bertahun-tahun. Tingginya volume sampah membuat pengelolaan kawasan tersebut membutuhkan penataan yang lebih terencana.

Pemerintah kota mulai membenahi area penimbunan, termasuk menerapkan *cover soil* atau pelapisan timbunan sampah dengan tanah. Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan TPA dan mengurangi risiko lingkungan.

Munafri juga menyoroti pengelolaan air lindi yang berasal dari timbunan sampah. Menurut dia, fasilitas pengolahan air lindi perlu diperkuat dengan penambahan titik pengolahan agar mampu mengikuti kebutuhan kawasan TPA. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah pencemaran dan melindungi warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Di luar pembenahan TPA, pemerintah kota mulai mengembangkan pemanfaatan sampah organik. Munafri menyebut sampah organik dari pasar-pasar di Makassar mencapai sekitar 30-50 ton per hari. Volume tersebut berpotensi diolah kembali sehingga tidak seluruhnya masuk ke tempat pembuangan akhir.

Salah satu skema yang dikembangkan ialah memanfaatkan sampah organik sebagai pakan ternak. Pemerintah juga menata area pemeliharaan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu sistem pengelolaan sampah.

Pemanfaatan Gas Metana

Pemkot Makassar turut menjajaki pemanfaatan gas metana dari timbunan sampah sebagai sumber energi alternatif. Gas tersebut berpotensi digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, termasuk memasak.

“Yang lebih penting, hari ini kita sudah mulai dengan energi hijau dari metana yang ada di sampah itu. Potensinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, termasuk sebagai energi untuk memasak sehari-hari,” kata Munafri.

Namun, ia mengingatkan pembenahan di hilir tidak akan optimal tanpa perubahan pengelolaan sampah dari sumbernya. Pemilahan sampah rumah tangga menjadi langkah penting untuk memisahkan material organik dan anorganik sebelum dibuang.

Pemerintah kota juga memperkuat bank sampah di tingkat kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga. Melalui program ini, warga dapat mengumpulkan sampah plastik dan material lain yang memiliki nilai jual. Hasil penjualannya bisa menjadi tambahan penghasilan rumah tangga.

Munafri menilai manfaat ekonomi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. “Kalau masyarakat diminta memilah sampah, mereka harus melihat manfaatnya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan plastik. Inilah yang harus kita bangun bersama,” ujarnya.

Ia mengakui perubahan kebiasaan masyarakat membutuhkan sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu melibatkan pelaku usaha, pengelola kawasan komersial, serta pihak swasta untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan sampah.

Menurut Munafri, kebijakan lingkungan membutuhkan konsistensi dan keberanian, termasuk ketika keputusan yang diambil tidak populer. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

“Kalau kita tidak memulai, perubahan itu tidak akan pernah terjadi,” kata mantan CEO PSM Makassar tersebut.

Pemkot Makassar berharap integrasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dapat mengurangi beban TPA, menekan risiko pencemaran, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Keberhasilan program tersebut akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, konsistensi kebijakan, dan keterlibatan warga dalam mengubah pola pengelolaan sampah. (*)