Polhum

Bukan Pilih Langsung, Begini Penjelasan Dosen Unhas Mekanisme Konstitusional Pengganti Gibran?

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi SH MH. (Unhas TV/Andrea Ririn Karina)

MAKASSAR, UNHAS.TV – Pengisian kursi wakil presiden yang kosong memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih. Mekanisme ini menjadi langkah konstitusional dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi, menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ketentuan tersebut, presiden mengusulkan dua orang calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.


Fajlurrahman mengungkapkan, calon wakil presiden yang nantinya terpilih diharapkan memiliki kedekatan komunikasi dan pemahaman terhadap karakter presiden. 


Hal tersebut dinilai penting agar koordinasi pemerintahan dapat berjalan efektif, terutama dalam menyelesaikan sisa masa jabatan.


“Harapan kita adalah calon wakil presiden yang akan mengganti Mas Gibran ini adalah orang yang sudah inherent dengan presiden. Orang yang sudah menyatu dan sudah tahu karakter presiden sehingga tidak ada lagi konsolidasi komunikasi yang harus diselesaikan antara presiden dan wakil presiden,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Fajlurrahman menilai pengunduran diri berbeda dengan pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.


Menurutnya, apabila wakil presiden mengundurkan diri, proses pengisian jabatan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional tanpa harus melewati rangkaian proses pemakzulan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.


Ia menjelaskan, mekanisme pemakzulan memiliki tahapan yang lebih panjang karena harus melalui proses di DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan dibawa ke MPR.


Fajlurrahman menambahkan, calon wakil presiden yang diajukan presiden tidak harus berasal dari partai politik tertentu. Sebab, pengusulan dua nama tersebut merupakan kewenangan presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.


Selain memiliki kompetensi, calon wakil presiden juga diharapkan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dengan presiden.


Hal ini dinilai penting agar keduanya dapat bekerja secara selaras dan tidak memunculkan ambisi politik yang berpotensi menghambat dinamika pemerintahan maupun pelayanan publik.


Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya menjadi persoalan pergantian kepemimpinan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.


(Andrea Ririn Karina/UnhasTV)