MAKASSAR, UNHAS.TV- Pusat Kajian Center for Integrated Health and Cities Studies (CIHCS) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Pelatihan Healthy City sebagai bagian dari penguatan kapasitas strategis sumber daya manusia kesehatan daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang berkelanjutan di Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Program Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (S2 AKK) Universitas Mulawarman yang berasal dari kalangan praktisi kesehatan, mulai dari kepala puskesmas, staf puskesmas, hingga aparatur Dinas Kesehatan, sebagai upaya menjembatani penguatan akademik dengan kebutuhan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Seluruh peserta mengikuti rangkaian pelatihan dengan pendampingan akademik langsung dari Dr. Ratno Adrianto, S.KM., M.Kes., yang berperan aktif memfasilitasi proses pembelajaran, diskusi kritis, dan refleksi kebijakan berbasis pengalaman lapangan selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan jadwal resmi, pelatihan diawali pada Senin, 12 Januari 2026, melalui registrasi dan pembukaan yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, sebagai pintu masuk pengenalan kerangka konseptual dan urgensi pengembangan Kota Sehat dalam agenda pembangunan nasional.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Sukri Palutturi, menyerahkan sertifikat kepada peserta Pelatihan Healthy City sebagai bagian dari penguatan kapasitas penyelenggaraan Kota Sehat.

Rangkaian kegiatan berlanjut pada malam hari di Hotel Convention Universitas Hasanuddin dengan sambutan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Sukri Palutturi, yang menegaskan bahwa tantangan kesehatan perkotaan menuntut penguatan kapasitas aparatur layanan kesehatan dan pemangku kebijakan melalui kolaborasi lintas sektor yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Prof. Sukri Palutturi menekankan bahwa konsep Healthy City tidak semata berkaitan dengan kualitas lingkungan fisik, melainkan mencakup integrasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat yang disusun secara sistematis berbasis bukti ilmiah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kesehatan.

Sesi utama malam hari kemudian diisi dengan penguatan konseptual mengenai Healthy Cities sebagai setting pembangunan kesehatan, yang menempatkan kota dan permukiman sebagai ruang strategis intervensi promotif dan preventif sesuai dengan kerangka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada hari kedua, Selasa, 13 Januari 2026, pelatihan difokuskan pada aspek implementatif melalui pembelajaran berbasis praktik, dengan materi Penilaian Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia yang disampaikan oleh Muslim Rasyid selaku Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan.

Suasana diskusi Pelatihan Healthy City yang diselenggarakan CIHCS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin sebagai upaya penguatan kapasitas praktisi kesehatan daerah dalam penyelenggaraan Kota Sehat.

Materi tersebut membahas secara komprehensif kerangka penilaian nasional, indikator capaian lintas sektor, serta mekanisme evaluasi berbasis data yang menjadi dasar pengukuran kinerja daerah dalam mewujudkan kota dan permukiman sehat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pembelajaran praktik penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Makassar yang menyajikan pengalaman empiris, inovasi lokal, dan strategi kolaborasi antarinstansi sebagai model replikasi bagi daerah lain di Indonesia.

Melalui keterlibatan aktif peserta yang seluruhnya merupakan praktisi layanan kesehatan primer dan aparatur daerah, pelatihan ini berfungsi tidak hanya sebagai forum transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang integrasi antara teori akademik dan realitas kebijakan di lapangan.

Foto bersama peserta dan fasilitator Pelatihan Healthy City CIHCS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin sebagai komitmen bersama mendorong penyelenggaraan Kota Sehat yang berkelanjutan.

Sinergi antara CIHCS FKM Universitas Hasanuddin dan mahasiswa S2 AKK Universitas Mulawarman ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas analisis kebijakan, memperkuat implementasi program di tingkat daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan kota dan permukiman yang sehat, inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sesuai dengan agenda pembangunan kesehatan nasional dan global.(*)