Oleh: Yusran Darmawan*

Di ruang kuliah kecil itu, Mohammad Hatta berdiri. Tubuhnya ramping, memakai songkok hitam, berbicara perlahan-lahan. Ia bukan sedang berkhotbah, bukan pula berkampanye. Ia mengajar. Tentang koperasi. Tentang ekonomi rakyat. Tentang bagaimana keadilan tidak bisa diletakkan di atas grafik pertumbuhan belaka.

Tak ada jargon. Tak ada istilah ekonomi yang berliku-liku. Yang hadir di situ bukan menteri, bukan elite, hanya mahasiswa-mahasiswa muda. Salah satunya, seorang anak pengusaha dari Ujung Pandang: Jusuf Kalla.

Kita membayangkan ia duduk di barisan depan, mencatat dengan cermat, mungkin sesekali bertanya. Tapi yang lebih penting dari semua itu: ia menyimak.

Hatta mengajar bukan untuk mengisi waktu, bukan pula untuk mengulang-ulang teori yang mudah ditelan. Ia mengajar karena ia percaya: pikiran yang adil tidak bisa diwariskan begitu saja. Ia harus ditanam, dilihat tumbuh perlahan.

Dan Hatta datang ke kampus itu bukan sebagai orang asing. Pada 10 September 1956, Mohammad Hatta—dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden—meresmikan secara resmi pendirian Universitas Hasanuddin.

Ia meletakkan batu pertama tidak hanya secara simbolik, tetapi juga secara ideologis: bahwa pendidikan tinggi di Indonesia Timur harus menjadi ruang tumbuhnya gagasan tentang keadilan sosial, bukan sekadar tempat meniru pusat.

Dan rupanya, pada sosok yang satu itu—yang kelak akan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dua kali—benih itu tumbuh.

***

Fakultas Ekonomi Unhas, tempat pertemuan itu terjadi, tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari keterhubungan: pada tahun 1947 berdiri sebagai bagian dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat di Makassar, lalu pada 1956 resmi menjadi kelas jauh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

BACA: Jejak Prof Halide, Ekonomi Syariah dari Timur

Para dosen datang dari Jakarta. Mahasiswa belajar dari bahan-bahan ajar FE-UI. Tapi yang lebih penting dari itu: ada keyakinan bahwa pusat-pusat pemikiran tak harus selalu ada di ibukota.

Hatta menyebut koperasi sebagai alat perjuangan. Bukan semata badan usaha, tapi cara untuk berjalan bersama. Kata “koperasi” memang berasal dari co-operare: bekerja sama.

Dan Jusuf Kalla, si asisten muda itu, mengingat semuanya.

Ia tak menjadi ekonom. Ia menjadi pengusaha, lalu politisi. Tapi agaknya ia tak pernah benar-benar melepaskan pelajaran dari kelas kecil itu.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ia rancang, bukan sekadar program pinjaman. Itu adalah tafsir modern dari koperasi Hatta. Pembedanya hanya bungkus administratif. Semangatnya sama: memberi akses kepada yang kecil, memperkuat dari bawah.