MAKASSAR, UNHAS.TV - Ribuan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi demonstrasi lanjutan di depan Pintu 1 Unhas dan di Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025) siang. 

Aksi yang melibatkan dua ribuan mahasiswa dari 16 fakultas ini menyoroti berbagai isu nasional dan lokal, mulai dari dugaan represifitas aparat, alokasi tunjangan dana DPR, hingga persoalan pengesahan UU Perampasan Aset.

Massa aksi berkumpul di pelataran Rektorat Unhas sejak pukul 12.00 WITA. Sekitar pukul 14.00, mereka bergerak menuju Gedung DPRD Sulsel dengan mengenakan almamater merah khas Unhas, membawa pengeras suara, spanduk, hingga selebaran. 

Barisan dikoordinasi oleh masing-masing fakultas dengan perangkat aksi yang lengkap, termasuk tim medis dari Fakultas Kedokteran dan satu unit ambulans siaga.

Jumlah peserta terbesar berasal dari Fakultas Teknik, mencapai 1.256 orang, disusul Fakultas Kedokteran Gigi dengan 301 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat sebanyak 70 mahasiswa. 

Fakultas lain, seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan, Farmasi, hingga Vokasi, juga turut mengirimkan perwakilannya dalam unjuk rasa ini.

Tuntutan Mahasiswa

Dalam orasinya, mahasiswa mengusung tema besar “Kembalikan Kedaulatan Rakyat dan Reformasi Aparat Penegak Hukum.”

Mereka menyuarakan delapan poin tuntutan, antara lain menuntut turunnya Kapolri serta pengadilan bagi tersangka penabrakan Affan Kurniawan—seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis polisi di Jakarta.

Selain itu, mahasiswa mendesak evaluasi alokasi dana DPR 2026/2027, pengesahan RUU Perampasan Aset, penertiban tambang ilegal, serta optimalisasi pendidikan gratis.

Mereka juga menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran, sekaligus menyuarakan penolakan terhadap penggusuran warga Bara-baraya di Makassar.

Salah satu orator dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menyebut aksi ini bukan sekadar solidaritas, melainkan perlawanan moral mahasiswa.

“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat sampai ke telinga para wakil rakyat. Reformasi aparat dan kebijakan yang adil bukan sekadar janji, tapi tuntutan nyata,” ujarnya lantang dari atas mobil komando.

Aksi mahasiswa terkoordinasi rapi. Tugas dokumentasi dibagi tiap fakultas, sementara koordinator lapangan dipegang lembaga mahasiswa masing-masing.

Koordinator mimbar dipercayakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan jenderal lapangan dari Fakultas Kelautan. Untuk mengantisipasi gesekan, tiap fakultas menugaskan dua orang sebagai spionase lapangan.

Spanduk dan pamflet dibawa oleh perwakilan Fakultas MIPA, Perikanan, dan Teknik. Cat semprot (pilox) digunakan oleh semua fakultas untuk membuat poster-poster spontan di lokasi.

Pernyataan Birokrasi Kampus