
Bupati Takalar Ir Muhammad Firdaus Daeng Manye MM. (Dok Unhas TV)
Karier panjang itu kemudian berbelok. Firdaus meninggalkan dunia profesional dan masuk ke politik. Ia menyebut keputusan itu sebagai pilihan hati.
Dorongan keluarga, terutama orang tua, ikut menentukan langkahnya. Saat menjabat Kepala Divisi Regional VII Telkom Indonesia Timur di Makassar, ia mulai mendapat pesan untuk memikirkan daerah.
Bahasanya sederhana: setelah pensiun dari Telkom, gunakan waktu untuk membangun daerah.
Firdaus tidak langsung melompat ke gelanggang politik. Ia menyiapkan diri sekitar lima tahun. Sejak 2019, ia mulai turun ke Takalar. Ia menemui masyarakat, mempelajari komunitas, membaca persoalan sosial ekonomi, dan mengamati potensi sumber daya alam.
Ia ingin memiliki data sendiri. Ia tidak mau sepenuhnya bergantung pada laporan orang lain. Dari lapangan, ia mengumpulkan gambaran tentang kebutuhan warga, kondisi infrastruktur, kekuatan daerah, dan kelemahannya.
Persiapan itu juga menjadi strategi politik. Firdaus tinggal di Jakarta, tetapi bolak-balik ke Makassar dan Takalar. Ia menemui tokoh masyarakat, komunitas pemuda, kelompok warga, dan berbagai simpul sosial.
Ia hadir dalam kegiatan olahraga, seminar, dan pertemuan warga. Media sosial serta media daring ikut dipakai untuk memperkenalkan dirinya.
Ia menyebut proses itu harus konsisten. Tidak bisa muncul sebentar, lalu hilang. Elektabilitas harus dirawat. Survei digunakan untuk membaca pergerakan dukungan, melihat kekurangan, dan memperbaiki strategi. “Tidak ada kemenangan yang tidak direncanakan,” kata Firdaus.
Pada Pilkada 2024, ia maju dan menang. Pada 20 Februari 2025, ia dilantik sebagai Bupati Takalar. Ia masuk ke dunia baru yang berbeda dari korporasi.
Jika perusahaan menuntut kecepatan dan kompetisi, birokrasi menuntut kepatuhan pada aturan, kemampuan membaca masyarakat, dan kesabaran mengelola banyak kepentingan.
Firdaus menyadari perbedaan itu. Namun ia merasa pengalaman panjang di Telkom membantunya beradaptasi. Ia terbiasa menghadapi target, perubahan, dan jaringan kerja yang luas. Modal itu ia bawa ke pemerintahan.
Sebagai kepala daerah, Firdaus mengusung visi “Takalar Maju Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”. Visi itu lahir dari pembacaan atas kondisi daerah. Ia melihat pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kemiskinan, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur sebagai bagian yang saling terhubung.
Menurut Firdaus, kata “maju” harus punya ukuran. Ia menyebut indeks pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan kemiskinan sebagai indikator yang perlu dibaca. Sementara “berdaya saing” berkaitan dengan kemampuan daerah mengolah potensi menjadi nilai ekonomi.
Takalar, kata dia, punya sumber daya alam. Tetapi potensi itu tidak cukup jika hanya menjadi keunggulan komparatif. Pemerintah harus mendorongnya menjadi keunggulan kompetitif.
Produk harus punya nilai jual. Sumber daya manusia harus mampu mengelola. Teknologi harus hadir sebagai pengungkit.
Di titik inilah ekonomi digital masuk. Firdaus menilai daerah tidak bisa lagi menghindari teknologi. Pelayanan rumah sakit, pendaftaran layanan publik, promosi produk, pariwisata, hingga tata kelola pemerintahan perlu bergerak ke arah digital.
“Sekarang tidak ada yang bisa menghindar dari keberadaan teknologi,” ujarnya.
Namun Firdaus tahu, visi tidak cukup ditulis dalam dokumen. Ia harus diterjemahkan ke dalam budaya kerja. Karena itu, ia mulai dari dalam birokrasi. Ia melihat aparatur sipil negara sebagai mesin utama pelayanan. Jika budaya kerja lambat, program bagus akan tersendat.
Ia lalu memperkenalkan semangat “Takalar Cepat”. Slogan ini menjadi pemicu perubahan internal. Ia ingin aparatur berpikir cepat, bertindak cepat, dan menghasilkan dampak yang cepat.
Bukan sekadar bergerak tergesa, tetapi tahu masalah, mencari jalan keluar, lalu menjalankan tindakan. “Ngapain ditunda besok kalau hari ini bisa selesai,” katanya.
Firdaus menyebut budaya kerja itu perlu ditanam. Hasilnya mungkin tidak langsung penuh. Namun ia percaya perubahan birokrasi harus dimulai dari kebiasaan kecil.
Aparatur negara perlu memahami tujuan kerja, target, dan cara melayani. Organisasi perangkat daerah juga harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Progres 15 Bulan Memimpin Takalar
>> Baca Selanjutnya







