MAKASSAR, UNHAS.TV - Upaya menekan kemiskinan di pedesaan kawasan ASEAN tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, teknologi, hingga peluang kerja menjadi faktor penting untuk mendorong masyarakat desa mencapai kemandirian.

Masyarakat pedesaan di sejumlah wilayah ASEAN masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

Kondisi itu membutuhkan intervensi pemerintah yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam menentukan kebutuhan serta arah pembangunan di wilayah mereka.

Peneliti Doktoral bidang Administrasi Publik University Sains Malaysia (USM), Mohammad Zaki Bin Che Aat, mengatakan pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan membutuhkan keterlibatan aktif komunitas setempat.

Menurut dia, masyarakat desa memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi wilayahnya sehingga kebijakan pembangunan harus berjalan melalui keseimbangan antara peran pemerintah dan aspirasi masyarakat.

“Komunitas luar bandar sangat terkesan dan perlu bantuan melalui intervensi daripada pihak pemerintah. Namun, harus ada keseimbangan antara pemerintah dan komunitas karena masyarakat yang tinggal di sana sudah lama memahami kebutuhan kawasan mereka,” ujar Zaki.

Ia menilai masyarakat pedesaan tidak selalu ingin meninggalkan wilayah asalnya untuk mencari penghidupan di tempat lain.

Sebaliknya, banyak warga desa memiliki keinginan untuk tetap tinggal dan membangun daerahnya apabila tersedia peluang ekonomi yang memadai.

Karena itu, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan usaha lokal menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan desa. Kebijakan yang tepat dinilai dapat membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.

Zaki menyebut pendekatan pembangunan desa juga perlu melihat kemiskinan secara lebih luas. Pendapatan memang menjadi salah satu indikator kesejahteraan, tetapi keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan layanan dasar.

Akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, serta infrastruktur yang memadai menjadi elemen penting untuk memutus rantai kemiskinan di pedesaan.

Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Selain dukungan fasilitas, konsistensi kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Pemerintah perlu menghadirkan program yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi pelaku utama pembangunan.

Dari peningkatan keterampilan hingga pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan pedesaan di ASEAN membutuhkan kebijakan yang terintegrasi.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada peningkatan pendapatan, tetapi mampu menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan berdaya.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)