Laporan Eka Sastra dari Shanghai*

“Tiongkok bukanlah sosialis, bukan pula kapitalis, tetapi menggunakan keduanya secara proporsional untuk memajukan bangsanya. Peradaban Tiongkok jauh lebih tua dari isme isme tersebut.”

-- Taslim Arifin

Ketika Deng Xiaoping memperkenalkan Kaifang Zhengce, kebijakan pintu terbuka, Tiongkok sesungguhnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berani dari sekadar liberalisasi ekonomi.

Negara ini memilih keluar dari jebakan ideologis. Unsur-unsur kapitalisme diperkenalkan secara sah ke dalam sistem yang tetap dikendalikan oleh perencanaan negara. Sejak saat itu, Tiongkok menempuh jalur pembangunan yang tidak sepenuhnya sosialis, tetapi juga tidak sepenuhnya kapitalis.

Yang lahir bukanlah kompromi setengah hati, melainkan kombinasi strategis antara disiplin perencanaan negara dan kelincahan mekanisme pasar. Negara tetap hadir sebagai pengarah utama, sementara dunia usaha diberi ruang untuk bergerak cepat, bereksperimen, dan berinovasi.

Kombinasi inilah yang dalam beberapa dekade berhasil mengantar Tiongkok mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju, sekaligus memicu perdebatan panjang di kalangan akademisi ekonomi politik global.

Beijing dan Shanghai menjadi metafora hidup dari dialektika tersebut. Beijing merepresentasikan negara dengan perencanaan kuat, konsistensi kebijakan, dan visi jangka panjang. Shanghai, sebaliknya, menampilkan wajah pasar yang dinamis, kosmopolitan, dan kompetitif.

Dari ketegangan kreatif antara negara dan pasar inilah lahir reputasi Tiongkok sebagai factory of the world sejak 1990 an, pusat produksi global dengan efisiensi tinggi dan kapasitas manufaktur raksasa.

Namun, gambaran itu kini tidak lagi memadai.

Selama puluhan tahun, Tiongkok memang bertumpu pada tenaga kerja murah dan skala produksi besar. Tetapi fondasi tersebut secara sadar ditinggalkan. Dalam satu dekade terakhir, negeri ini menggeser poros pertumbuhannya menuju ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan pengetahuan. Pergeseran ini bukan reaksi spontan, melainkan hasil pembacaan strategis atas dinamika global.

Di titik inilah tesis klasik Joseph A. Schumpeter menemukan relevansinya. Bagi Schumpeter, pembangunan ekonomi tidak digerakkan oleh keseimbangan, melainkan oleh inovasi, oleh lompatan lompatan kreatif yang merombak struktur lama.

Tiongkok membaca gagasan ini bukan sebagai teori abstrak, melainkan sebagai agenda nasional. Inovasi diperlakukan sebagai sumber daya strategis, bukan sekadar hasil samping dari pertumbuhan.

Kesadaran ini menjadi semakin penting ketika Tiongkok menghadapi ancaman middle income trap pada awal 2010 an. Banyak negara gagal naik kelas karena keunggulan biaya murah menghilang, sementara kapasitas inovasi belum terbentuk.

Alih-alih menekan upah atau sepenuhnya menyerahkan diri pada deregulasi pasar, Tiongkok justru memperluas investasi pada pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Negara memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih berkelanjutan.

Pilihan tersebut mencerminkan karakter developmental state sebagaimana dikemukakan Chalmers Johnson. Negara tidak bersikap pasif mengikuti pasar, melainkan aktif mengarahkan transformasi struktural.

Dalam praktiknya, ini tampak jelas pada pergeseran kebijakan industri dari Made in China menuju Created in China. Manufaktur berbiaya rendah digantikan oleh sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan.

Dalam kerangka The Entrepreneurial State, Mariana Mazzucato menegaskan bahwa negara kerap menjadi aktor kunci dalam inovasi radikal karena berani menyerap risiko awal yang enggan diambil sektor swasta.

Negara tidak sekadar memperbaiki kegagalan pasar, melainkan membentuk dan menciptakan pasar itu sendiri. Tiongkok mempraktikkan gagasan ini secara sistematis dengan menjadikan negara sebagai investor awal, pengarah teknologi, dan penjaga kesinambungan kebijakan jangka panjang.

Di balik semua itu, ada satu pilar yang kerap luput dari sorotan, yakni kampus.

Universitas-universitas di Tiongkok tidak diposisikan sebagai menara gading yang terpisah dari realitas ekonomi. Kampus justru menjadi bagian integral dari sistem inovasi nasional.

Dalam kerangka National Innovation System, sebagaimana dikemukakan Christopher Freeman dan Bengt Åke Lundvall, inovasi lahir dari interaksi yang terlembaga antara negara, industri, dan akademia. Tiongkok tidak membiarkan relasi ini tumbuh secara alamiah, melainkan menginstitusionalisasikannya secara serius.

Kampus berperan sebagai pusat riset dasar dan terapan, pemasok talenta bagi industri strategis, sekaligus ruang inkubasi teknologi baru. Riset akademik tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi diarahkan agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional. Pengetahuan diproduksi bukan hanya untuk jurnal, melainkan untuk pabrik, pasar, dan rantai nilai global.

Di sinilah perbedaan penting Tiongkok dengan banyak negara berkembang terlihat jelas. Hubungan kampus dan industri tidak bersifat sporadis atau bergantung pada inisiatif individual, melainkan struktural dan berkelanjutan. Pengetahuan berhasil diterjemahkan menjadi produksi.

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Karl Polanyi tentang embeddedness, bahwa pasar selalu tertanam dalam institusi sosial dan politik. Di Tiongkok, inovasi pun bersifat tertanam, dibentuk oleh kebijakan negara, orientasi kampus, dan kebutuhan industri.

Akibatnya, inovasi tidak berhenti di laboratorium. Ia bergerak dari riset ke produksi, dari pabrik ke pasar, dan dari pasar ke posisi tawar baru dalam ekonomi global.

Dalam perspektif ekonomi politik, keberhasilan ini juga menegaskan relasi erat antara pengetahuan dan kekuasaan. Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak pernah terpisah.