MAKASSAR, UNHAS.TV - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator Komisi D DPRD Sulsel bidang pembangunan periode 2024-2029, Sufriadi Arif, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggagas program pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor jalan dan irigasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam program Pojok Publik di Unhas TV, Senin (22/12/25), saat membahas arah pembangunan infrastruktur Sulawesi Selatan ke depan. Sufriadi menyebut, kondisi infrastruktur jalan di Sulsel sebelumnya sempat berada pada titik yang memprihatinkan.

“Pada tahun 2017, Sulawesi Selatan sempat masuk urutan 10 besar jalan terjelek di Indonesia. Data itu menjadi dasar kami di DPRD untuk mendorong agar program pembangunan jalan benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, DPRD Sulsel bersama Gubernur Sulsel telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp2,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan dengan konsep pembiayaan multiyears (mufir). Anggaran tersebut telah ditetapkan untuk periode 2025-2027, sehingga tidak lagi menjadi pembahasan berulang setiap tahun.

“Dengan konsep ini, masyarakat Sulsel tidak lama lagi akan menikmati jalan yang lebih mulus karena anggarannya sudah kita tetapkan jauh hari,” tuturnya. 

Sufriadi mengakui masih ada tantangan di lapangan, terutama anggapan masyarakat bahwa seluruh ruas jalan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Padahal, sebagian besar jalan merupakan kewenangan kabupaten/kota.

“Kami di DPRD tentu memikirkan langkah-langkah bagaimana jalan kabupaten juga bisa diintervensi bersama, meskipun secara kewenangan itu bukan di provinsi,” katanya dengan penuh semangat.

Sebagai mitra kerja Komisi D, Sufriadi menyebut Dinas PUPR, Dinas PSDA, dan Dinas Tata Ruang menjadi fokus pengawasan DPRD. Ia menegaskan, pengawasan dilakukan secara intensif hampir setiap pekan untuk memastikan kualitas pekerjaan pembangunan.

“Kami ingin masyarakat benar-benar menikmati uangnya sendiri. Karena itu kualitas pekerjaan harus dijaga,” tambahnya.

Sufriadi juga memaparkan tiga persoalan utama yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Pertama, kondisi jalan yang rusak parah.

Ia menyebut, proyek perbaikan ruas jalan strategis seperti Poros Hertasning–Malino, Sinjai, hingga Bulukumba telah mulai dikerjakan secara bertahap sejak bulan ini. “Kita berharap dengan perbaikan ini, pertumbuhan ekonomi juga semakin baik,” harapnya.

Keluhan kedua menyangkut persoalan irigasi, khususnya di daerah pertanian seperti Wajo, Palopo, dan Pinrang. Menurutnya, pembenahan irigasi akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat. Sementara keluhan ketiga adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni yang hingga kini masih ditempati warga.

Selain itu, Sufriadi menyoroti persoalan listrik gratis. Ia mengungkapkan, masih banyak rumah warga di kabupaten/kota yang belum teraliri listrik, salah satunya yang ia temukan langsung saat berkunjung ke Kabupaten Wajo.

“Kami di Komisi D memantau betul program-program itu. Kebijakan harus benar-benar lahir untuk masyarakat, dengan data penerima yang akurat agar tidak salah sasaran,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, Sufriadi mengaku membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Ia bahkan telah menyampaikan surat terbuka agar warga tidak ragu menyampaikan aspirasi dan turut melakukan pengawasan bersama.

Sufriadi menyampaikan gagasan membangun kota lewat desa. Namun ia mengakui, keterbatasan regulasi membuat pemerintah provinsi belum leluasa mengintervensi pembangunan desa secara langsung.

Pria asli orang Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan merupakan jebolan pondok pesantren As'adiyah Sengkang-Wajo ini mencontohkan terobosan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang dinilai mampu mengintervensi pembangunan desa melalui regulasi tertentu.

“Saya mengusulkan agar pemerintah Sulsel melakukan studi tiru ke Jawa Barat, mempelajari regulasi apa yang digunakan sehingga pembangunan desa bisa langsung diintervensi oleh provinsi,” tutupnya.

(Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)