MAKASSAR, UNHAS.TV - Satu tahun setelah masa kepemimpinan berjalan, Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan evaluasi terhadap seluruh lurah sebagai dasar penataan birokrasi wilayah.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, evaluasi tersebut tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk mengukur sejauh mana pemimpin wilayah mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi bersama camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026), Munafri menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak lagi dapat dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan maupun besarnya anggaran yang terserap.

Menurut dia, birokrasi harus bergerak dari orientasi kegiatan menuju hasil yang memiliki dampak. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program berjalan, tetapi harus mampu menjawab pertanyaan lebih besar: apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact. Jadi keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” ujar Munafri.

Evaluasi terhadap lurah nantinya menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan. Munafri memastikan keputusan tersebut akan dilakukan berdasarkan capaian kinerja, bukan tekanan maupun kepentingan tertentu.

Ia menyinggung adanya upaya sejumlah pihak yang berusaha mempertahankan posisi tertentu menjelang rotasi. Namun, Munafri menegaskan proses evaluasi akan berjalan objektif dengan melihat rekam kerja masing-masing lurah selama satu tahun terakhir.

“Waktu ini sudah satu tahun lurah menjabat. Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan membandingkan data pencapaian sebelumnya dengan kondisi terkini untuk melihat perkembangan kinerja setiap wilayah.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan publik, mulai dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kebersihan lingkungan, penertiban wilayah, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai.

Bagi Munafri, lurah memiliki posisi strategis karena menjadi wajah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, seorang lurah dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, dan integritas.

“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” ujarnya.

Selain evaluasi kinerja, Munafri juga mendorong perubahan pola pemerintahan menuju konsep impactful governance.

Pemerintah, kata dia, tidak lagi bisa berjalan dengan pendekatan satu arah. Masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan persoalan, mencari solusi, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan Kolaboratif

Pilihan pendekatan kolaboratif itu, menurut Munafri, penting terutama dalam menangani persoalan perkotaan seperti pedagang, kebersihan, dan penertiban bangunan liar.

Pemerintah diminta mengedepankan komunikasi serta pendekatan persuasif agar penyelesaian masalah tidak berhenti pada tindakan sesaat.

Ia meminta lurah membuka ruang dialog dengan masyarakat dan tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayahnya. Menurutnya, pelayanan publik saat ini dituntut lebih cepat, mudah, transparan, adil, dan berkualitas.

“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” kata Munafri.

Di sisi lain, wali kota juga menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menilai menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga bagian dari tugas pemerintah wilayah.

Lurah diminta aktif membangun komunikasi dengan warga, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini.

“Kamtibmas bukan urusannya cuma aparat penegak hukum saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” ujarnya.

Munafri juga mengingatkan agar program prioritas seperti pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.

Ia menegaskan tidak ada kebijakan yang menghentikan program pemilahan sampah, dan seluruh jajaran wilayah tetap wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Pada akhirnya, evaluasi lurah menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar memastikan birokrasi tingkat bawah bekerja lebih responsif.

Rotasi jabatan yang disiapkan pemerintah kota akan menjadi ujian bagi para pemimpin wilayah: apakah mereka mampu menerjemahkan kebijakan menjadi perubahan konkret di tengah masyarakat. (*)